MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG — Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur, H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., menegaskan bahwa momentum Halalbihalal Idul Fitri 1447 H/2026 M di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Dari forum itu, Bupati Gatut Sunu justru melontarkan pesan keras kepada seluruh jajaran birokrasi terkait pembangunan infrastruktur harus dipercepat dan kinerja daerah dalam mendukung Program Strategis Nasional wajib ditingkatkan.
Penegasan itu disampaikan Bupati Gatut Sunu saat memberikan sambutan pada Apel Besar Pegawai dan Halalbihalal Idul Fitri 1447 H/2026 M di hadapan Wakil Bupati, Pj Sekda, kepala OPD, camat, direksi BUMD, hingga seluruh pegawai Pemkab Tulungagung di halaman Kantor Bupati Tulungagung, Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, semangat Idul Fitri 1447 H harus diterjemahkan menjadi energi baru dalam pelayanan publik, bukan sekadar saling berjabat tangan dan saling memaafkan.
“Halalbihalal ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga titik awal untuk memperbaiki hubungan kerja, memperkuat kepercayaan, dan membangun soliditas seluruh pegawai,” tegas Pemilik Romo Wijoyo Group.
Bupati Minta Tak Ada Ego Sektoral di Pemkab Tulungagung
Dalam sambutannya, Bupati Gatut Sunu menyoroti pentingnya kekompakan antarsatuan kerja di lingkungan pemerintah daerah. Ia mengingatkan, tantangan pembangunan ke depan tidak bisa diselesaikan secara parsial.
Ia meminta seluruh pegawai dan pimpinan perangkat daerah untuk meninggalkan sekat birokrasi yang selama ini berpotensi menghambat percepatan pembangunan.
“Saya minta seluruh pegawai Pemkab Tulungagung kompak dan solid. Tidak boleh ada sekat antarunit kerja. Tidak boleh pula ada ego sektoral yang justru menghambat pencapaian visi pembangunan daerah,” ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun kerja yang menuntut disiplin, kolaborasi, dan hasil nyata dari seluruh jajaran pemerintahan daerah.
Fokus 2026: Percepatan Infrastruktur, Khususnya Perbaikan Jalan
Sorotan utama dalam pidato Bupati Gatut Sunu tertuju pada percepatan pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan di berbagai wilayah Tulungagung.
Bupati Gatut Sunu menegaskan, jalan yang baik bukan hanya soal konstruksi fisik, tetapi menyangkut langsung pada konektivitas wilayah, mobilitas warga, hingga perputaran ekonomi masyarakat.
“Kita harus memahami bahwa jalan yang alus dan mulus bukan semata urusan fisik. Keberadaannya berdampak besar bagi pembangunan sosial dan ekonomi,” katanya.
Ia pun mengungkapkan bahwa Pemkab Tulungagung telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp300 miliar untuk perbaikan jalan. Angka itu disebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini menuntut peningkatan kualitas infrastruktur.
Namun, Bupati Gatut Sunu memberi garis bawah bahwa besarnya anggaran tidak boleh berujung pada proyek yang molor atau hasil pekerjaan yang jauh dari standar.
“Anggaran besar untuk perbaikan jalan itu harus dijaga, agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat mutu,” tandasnya.
Pernyataan ini dinilai menjadi penegasan bahwa proyek infrastruktur 2026 akan berada dalam pengawasan ketat, baik dari sisi pelaksanaan maupun kualitas hasil akhir.
Bupati Soroti Nilai Kinerja Tulungagung yang Masih Rendah
Selain infrastruktur, Bupati Gatut Sunu juga menyoroti persoalan yang tak kalah serius: pelaporan kinerja daerah dalam mendukung Program Strategis Nasional.
Program tersebut mencakup sejumlah isu prioritas pemerintah, antara lain penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan untuk semua, perluasan akses pendidikan, serta percepatan pertumbuhan ekonomi.
Di hadapan para pejabat daerah, Bupati Gatut Sunu secara terbuka mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungan mandiri, capaian nilai Tulungagung untuk tahun 2025 masih berada dalam kategori rendah.
“Ini mestinya tidak boleh terjadi, kalau perangkat daerah yang menjadi bagian dari Program Strategis Nasional bisa bekerja dengan proaktif dan kolaboratif,” ucapnya dengan nada tegas.
Pernyataan itu menjadi semacam alarm birokrasi, bahwa persoalan administrasi dan pelaporan kini bukan lagi urusan teknis semata, melainkan bagian penting dari ukuran performa pemerintahan daerah.
Bagian Tapem Diminta Tepat Waktu, Inspektorat Harus Awasi Ketat
Bupati Gatut Sunu lalu memberi instruksi spesifik kepada sejumlah unsur strategis di lingkungan Pemkab Tulungagung.
Ia meminta Bagian Tata Pemerintahan agar memasukkan Laporan Kinerja Program Strategis Nasional ke dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan memastikan dokumen itu disampaikan ke pemerintah pusat tepat waktu.
“Jangan sampai terlambat,” tegasnya.
Tak hanya itu, Bupati Gatut Sunu juga meminta Inspektorat untuk mengawal pelaksanaan program secara serius agar seluruh kegiatan yang masuk dalam indikator Program Strategis Nasional benar-benar dijalankan oleh perangkat daerah, bukan sekadar tertulis di atas kertas.
Instruksi serupa juga diarahkan kepada Sekretaris Daerah bersama Bappeda. Keduanya diminta melaporkan progres pelaksanaan program strategis nasional setiap bulan kepada Bupati.
Langkah itu, menurut Gatut, penting agar evaluasi bisa dilakukan lebih cepat apabila ditemukan hambatan atau kekurangan di lapangan.
“Sehingga kita bisa segera melakukan perbaikan, jika ditemukan ada kekurangan,” ujarnya.
Target 2026: Tulungagung Harus Naik ke Predikat Kinerja Tinggi
Pada bagian paling tegas dari sambutannya, Bupati Gatut Sunu menegaskan target besar Pemkab Tulungagung di tahun 2026: naik kelas dalam laporan kinerja Program Strategis Nasional.
Ia tidak ingin capaian kinerja daerah kembali tertahan di level rendah. Seluruh perangkat daerah diminta memiliki komitmen penuh agar Tulungagung bisa meraih predikat kinerja “tinggi”.
“Saya minta, pada 2026 ini, semua perangkat daerah memiliki komitmen penuh untuk menjadikan laporan kinerja Program Strategis Nasional di Kabupaten Tulungagung bisa mencapai predikat kinerja tinggi,” katanya.
Target tersebut sekaligus memperlihatkan arah kepemimpinan Gatut Sunu yang menuntut birokrasi bekerja lebih terukur, lebih responsif, dan lebih bertanggung jawab terhadap hasil.
Idul Fitri Jadi Titik Awal Perbaikan Kinerja dan Integritas
Menutup sambutannya, Bupati Tulungagung mengajak seluruh jajaran Pemkab menjadikan momentum Idul Fitri sebagai titik awal memperbaiki kinerja dan memperkuat integritas aparatur.
Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak cukup hanya dengan niat baik, tetapi harus dibuktikan lewat kerja yang disiplin, jujur, dan berdampak nyata.
“Saya mengajak seluruh jajaran Pemkab Tulungagung untuk menjadikan momentum Idul Fitri ini sebagai titik awal memperbaiki kinerja dan memperkuat integritas,” tuturnya.
Pesan itu menutup halalbihalal dengan nuansa yang lebih substantif bahwasanya Lebaran bukan hanya soal maaf-maafan, tetapi juga komitmen memperbaiki pemerintahan.
Di tengah tuntutan publik terhadap jalan yang lebih baik, pelayanan yang lebih cepat, dan birokrasi yang lebih solid, pesan Bupati Gatut Sunu menjadi jelas: tahun 2026 bukan waktunya bekerja biasa-biasa saja. Tulungagung dituntut bergerak lebih cepat, lebih rapi, dan lebih terukur.
