MATTANEWS.CO, LINGGA KEPRI – Ribut-ribut mengenai dana kampanye partai politik usai Pemilu 14 februari 2024 kemarin masih terus bergulir, sebenarnya hal demikian bukanlah kabar yang mengejutkan, hal seperti itu kerap kali muncul di setiap musim Pemilihan Umum (Pemilu).
Menyoroti persoalan tersebut, Irham selaku mantan Komisoner Divisi Hukum di KPU Kabupaten Lingga priode 2013 – 2018, Ia mengatakan, agar tidak menjadi bola liar ditengah masyarakat, Ia sedikit memberikan pandangan hukum sebagai seorang mantan penyelengara.
Dikatakannya, sesuai dengan UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, mewajibkan setiap partai politik (parpol) untuk melaporkan dana kampanye, salah satunya adalah Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).
Lebih lanjut, PKPU 18/2023 tentang Dana Kampanye mengatur kewajiban partai politik untuk menyampaikan LADK pada 7 Januari 2023 atau 14 hari sebelum rapat umum, dalam PKPU No.18 tahun 2023 tersebut, KPU memberikan kesempatan perbaikan laporan dana kampanye selama 5 hari
