MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG- Di tengah banyak daerah di Indonesia yang mengeluhkan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur justru kebagian rezeki. Pemerintah pusat menaikkan dana TKD untuk Pemkab Tulungagung sebesar Rp132 miliar lebih pada tahun anggaran 2026. Namun, di balik kenaikan tersebut, sejumlah pos penting justru mengalami pemangkasan hingga penghapusan total.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Dwi Hari Subagyo, S.STP., M.M., menyampaikan hal itu seusai mendampingi Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., dalam agenda kunjungan pembelajaran SMAN 5 Taruna Brawijaya dan SMAN Taruna Nala di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (20/10/2025).
“Secara total TKD Tulungagung naik Rp132 miliar lebih, tetapi memang ada pos yang dihapus dan dikurangi cukup signifikan,” ujarnya.
Dana Desa Berkurang Rp38 Miliar, ADD Naik
Menurut Dwi Hari, Dana Desa (DD) mengalami penurunan sekitar Rp38 miliar, dari Rp255 miliar menjadi Rp217 miliar. Sebaliknya, Alokasi Dana Desa (ADD) justru naik karena diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) bebas yang meningkat cukup besar.
“ADD ini diambil 10 persen dari DAU bebas, jadi kalau DAU bebas naik, otomatis alokasi ADD juga naik,” jelasnya.
Namun, ia menegaskan, meski ADD naik, total dana untuk desa tetap menurun karena pemangkasan besar pada pos Dana Desa.
“Setiap desa kemungkinan akan mengalami pengurangan antara Rp100 juta hingga Rp500 juta,” tambahnya.
DBH Cukai dan DAU PPPK Dihapus
Lebih lanjut, Dwi Hari menyebutkan, beberapa sumber pendapatan daerah juga mengalami perubahan signifikan.
• Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp47,1 miliar dihapus total pada 2026.
• Dana Bagi Hasil Non-CHT juga turun sekitar Rp36,9 miliar.
• DAU spesifik untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebelumnya Rp12 miliar, dihapus.
• DAU spesifik pendidikan senilai Rp35,6 miliar pun tidak lagi dianggarkan.
Sementara itu, DAK non-fisik berkurang sekitar Rp29,9 miliar. Kabar baiknya, DAU bebas justru melonjak hingga Rp271,4 miliar dan DAK fisik naik Rp20,5 miliar, serta DAU spesifik kesehatan bertambah Rp208 juta.
“DAU bebas kita meningkat cukup tinggi. Ini memberikan keleluasaan bagi daerah dalam penganggaran,” terang Dwi Hari.
Langkah Strategis Pemkab: Tutup Pos Hilang, Fokus Infrastruktur
Dengan penambahan Rp132 miliar tersebut, APBD Tulungagung kini tembus Rp3,3 triliun. Pemkab akan menata ulang prioritas anggaran agar pos-pos yang berkurang atau dihapus bisa ditutup dari sumber lain.
“Kami akan identifikasi dulu mana pos yang masih dibutuhkan. Kalau penting, akan ditutup dari alokasi DAU bebas,” ujarnya.
Selain menutup kekurangan, Pemkab Tulungagung juga berencana mengalokasikan sebagian tambahan anggaran itu untuk program prioritas bupati, terutama pembangunan infrastruktur jalan.
“Fokus kami tetap pada program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat,” tegas Dwi Hari.
