MATTANEWS.CO, SULBAR – Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan terkait kebijakan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan mendapat jatah dana bagi hasil atau DBH sawit sekira Rp 36,9 miliar pada 2024.
Pendapatan itu turun dibandingkan tahun 2023 sejumlah Rp 41,5 miliar.
Menurut anggota DPRD Sulbar, Hatta Kainang, alokasi DBH sawit ke setiap daerah ditentukan jumlah produksi dan ekspor CPO.
Hal ini pun menjadi tugas pemerintah daerah bagaimana meningkatkan produktivitas sawit.
“Ini menjadi tantangan bagi pemerintah se-Sulbar untuk mendesain kegiatan yang menyentuh sentra sawit, terutama infrastruktur jalan dan jembatan, dan pemberian jaminan sosial bagi petani sawit,” ujar Hatta, Selasa,(3/10/2023).
Sekretaris Fraksi NasDem itu berharap ada peraturan kepala daerah tentang rencana aksi daerah soal sawit, yang melibatkan seluruh stakholder kelapa sawit.
“Sehingga arah DBH sawit dapat fokus dan menjawab masalah-masalah di wilayah sentra sawit. Ini tentu harus didesain secara baik dan terukur,” sambungnya.
Hatta Kainang juga menekankan agar perusahaan sawit menggunakan NPWP Sulbar.
Hal itu penting untuk mendongkrak penerimaan PPH daerah dari perusahaan.
Selain itu, Hatta meminta agar aturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkebunan kelapa sawit ditinjau kembali.
