MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat telah menyepakati refocusing anggaran khusus sebesar Rp 30 miliar untuk alokasi pembangunan infrastruktur.
Adapun dana khusus sebesar Rp 30 miliar itu akan diperoleh melalui refocusing anggaran dengan melakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas (Perdin) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu diungkapkan Ketua TAPD Kabupaten Tulungagung, Tri Hariadi seusai menggelar Rapat Internal di lantai 2 Ruang Prajamukti Kantor Bupati setempat, Kamis (12/12/2024).
“Refocusing anggaran Rp 30 miliar ini telah disepakati TAPD bersama Banggar DPRD Tulungagung untuk menaikkan anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik pada 2025,” ucap Tri Hariadi yang menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung, itu.
“Langkah strategis ini kami ambil sebagai upaya mendukung visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung terpilih (Gatut Sunu Wibowo, dan Ahmad Baharudin),” imbuhnya.
Tri menambahkan, ia menyadari anggaran infrastruktur Pemkab Tulungagung yang diplot 2025 mengalami penurunan secara signifikan mencapai Rp 32 miliar.
Kendati demikian, sambung dia, Pemkab Tulungagung berupaya untuk mencarikan solusi atas penurunan tersebut, mengingat masih banyaknya kebutuhan pembangunan infrastruktur yang belum dapat dipenuhi di berbagai sektor.
“Langkah refocusing ini kami ambil sebagai solusi alternatif dalam memulihkan anggaran infrastruktur itu. Dan, kami harapkan dengan kenaikan anggaran ini, sejumlah program infrastruktur dapat berjalan lebih maksimal,” tambahnya.
Lebih lanjut Tri menjelaskan ia menekankan bahwasanya refocusing anggaran ini merupakan salah satu bentuk harmonisasi dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung yang baru terpilih.
Masa transisi kepemimpinan ini, ia mengharapkan anggaran yang telah ditingkatkan bisa langsung diterapkan tahun depan, sehingga dapat memberikan dampak positif segera setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
“Tujuan utama adalah meningkatkan kualitas infrastruktur di Tulungagung, karena infrastruktur yang baik akan membawa dampak positif bagi masyarakat. Dengan begitu perekonomian akan semakin berkembang, aktivitas masyarakat semakin lancar, dan pada akhirnya akan mendukung kesejahteraan warga Tulungagung,” terangnya.
“Disamping itu selaras dengan instruksi dari pemerintah pusat terkait penghematan anggaran untuk perjalanan dinas turut berperan dalam perubahan arah penganggaran ini,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro menambahkan, sektor pajak daerah juga menjadi fokus dalam mendongkrak peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan infrastruktur.
“Adapun untuk anggaran infrastruktur layanan umum, Permendagri mensyaratkan minimal 40 persen dari total belanja daerah. Kendati demikian, penganggaran infrastruktur untuk
2025 baru mencapai 29,62 persen, sehingga masih ada kekurangan sekitar 10 persen. Hal ini kami akan terus berupaya untuk mencapainya dengan mengoptimalkan berbagai pos pendapatan,” tambahnya.
