Example 728x250 Example 728x250
BERITA TERKINI

Dewan Aceh Tamiang Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap KUA dan PPAS 2024

×

Dewan Aceh Tamiang Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap KUA dan PPAS 2024

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO, ACEH TAMIANG – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, gelar Paripurna pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2024, Rabu (6/9/2023).

Fraksi Partai Aceh, Juniati S.Farm mengatakan, terhadap rancangan KUA dan PPAS APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024, pihaknya mengusulkan kepada Pj.Bupati Aceh Tamiang, Fraksi Partai Aceh melihat masih ada daerah atau desa-desa tertinggal yang membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk menjadi prioritas utama dalam Pembangunan Infrastruktur.

“Karena selama ini masih terlihat belum adanya pemerataan seperti pembangunan jalan dan drainase, Usaha kecil menengah yang sampai hari ini masih kekurangan modal dan perhatian, serta pelayanan kesehatan yang masih kurang,” ucapnya.

Ia juga meminta Pj.Bupati Aceh Tamiang agar APBK Tahun Anggaran 2024 agar memproritaskan anggaran untuk menekan angka anak stanting yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, agar jangan ada tumbuh anak di Aceh Tamiang yang tidak baik, karena itu adalah penerus dari kita semua.

“Dalam APBK Tahun Anggaran 2024 ini, agar Program – programnya mensinkronisasikan RPJM dan RPJP yang telah di sepakati,”papar Juniati.

Sementara itu Fraksi Tamiang Sepakat, Dody Fahrizal menjelaskan bahwa, Pemerintah Kabupaten agar melakukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan
pemerintah provinsi, sehingga setiap pokok-pokok kebijakan anggaran dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta dapat berjalan secara optimal.

“Semoga program-program yang akan dibahas nantinya merupakan program-program yang dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat, sehingga mampu menjawab kebutuhan minimal masyarakat terhadap pembangunan,” harapnya.

Dikesempatan yang sama, Fraksi Amanat Persatuan Dan Keadilan, Zulfidar menyarankan agar dalam rancangan KUA dan PPAS APBK Aceh tamiang Tahun Anggaran 2024 secara Substantif dapat bersinergi dengan program pemerintah.

Baik Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat dan agar dapat berpedoman terhadap RKPK dengan serta menghindari tumpang tindih Program atau kegiatan dengan memperhatikan prioritas pembangunan Daerah dan kemampuan keuangan daerah.

“Melihat beberapa OPD masih sangat dominan untuk belanja operasional saja, sehingga perlu adanya parameter dalam mengukur keberhasilan OPD terkait dengan Review performa dalam penggunaan anggaran di 2 tahun terakhir,” sebutnya.

Selain itu Fraksi Gerindra, Sarhadi mempertanyakan, dalam buku rancangan PPAS Tahun Anggaran 2024 Prioritas Belanja Daerah disebutkan untuk percepatan pengurangan kemiskinan dan memperkuat pembangunan ekonomi kerakyatan, maka untuk hal tersebut pihaknya meminta
penjelasan.

“Beberapa besar total anggaran yang direncanakan untuk mengurangi kemiskinan dan pembangunan ekonomi kerakyatan tersebut dan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk apa saja dan berapa besar anggaran,” tanyanya.