BERITA TERKINIHUKUM & KRIMINAL

Dicecar Terkait Uang Rp 75 Juta, Saksi Mengaku Tim Sukses Budi Hairu Mendadak Amnesia

×

Dicecar Terkait Uang Rp 75 Juta, Saksi Mengaku Tim Sukses Budi Hairu Mendadak Amnesia

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Sidang perkara dugaan korupsi penyimpangan proyek infrastruktur permainan volume pekerjaan, hingga hasil uji beton yang dinilai tidak memenuhi standar pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pendidikan Kabupaten PALI Sumsel, yang menjerat lima orang terdakwa.

Ungkap fakta mencengangkan, salah satu saksi yang dihadirkan merupakan tim sukses anggota dewan yang mendapatkan proyek Pokok Fikiran (Pokir) dan adanya aliran dana mengalir sebesar Rp 75 juta yang dibayarkan untuk dua proyek.

Dimana dalam perkara tersebut, menyeret lima terdakwa, yaitu, Sephy Hendika selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkimtan) PALI, Ardi Ferdian yang merupakan ASN pada Dinas Perkim PALI, Arif Gunawan selaku PPK pada Dinas Pendidikan PALI serta dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yaitu Subela dan Yusrizal.

Dihadapan majelis hakim yang diketuai Pitriadi SH MH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari PALI menghadirkan enam orang saksi diantaranya Budi dan Heru

Salah satu keterangan yang menjadi perhatian dalam persidangan berasal dari saksi Heru yang mengaku sebagai tim sukses anggota dewan bernama Hairu. Bahkan saksi mengaku mendapatkan proyek tersebut dari orang bernama Hairu.

Mendengar pernyataan saksi, JPU Kejari Pali kembali mencecar saksi dengan pertanyaan seputar adanya sejumlah aliran dana sebesar Rp 75 juta yang didapat dari beberapa proyek.

“Awalnya saya dikasih tahu oleh pak Yusrizal, saat itu saya bilang kebeliu, kalau ada pekerjaan saya mau kerja, terus dijawab oleh Yusrizal, saya cek dulu,” terang saksi.

Kemudian JPU kembali menggali keterangan saksi, selanjutnya bagaimana saksi.

“Pada akhirnya Yusrizal yang mengerjakan, apakah pak Yusrizal izin sama saksi, atau seperti apa,” urai JPU.

“Pak Yusrizal sempat bilang sama saya, bahwa beliau yang mengerjakan pekerjaan tersebut tidak ada kesepakatan terkait pekerjaan tersebut antara saya dan Yusrizal,” terang saksi.

“Apakah saksi tahu, saat Yusrizal m ngahubungi langsung ke dinas,” tanya JPU.

“Sama sekali saya tidak tahu,” jawab saksi.

“Apakah ada saksi menerima uang dari Yusrizal,” cecar JPU.

“Ada saya dikasih uang oleh Yusrizal, seingat saya ada Rp 40 juta dan Rp 35 juta, jadi totalnya Rp 75 juta,” jawab saksi gugup.

Mendengar pernyataan tersebut, JPU kembali mencecar saksi, terkait uang tersebut, itu uang apa saksi.

“Itu uang apa saksi, bisa jelaskan,” urai JPU.

“Itu biasalah, uang bayar hutang sama saya,” urai saksi.

Karena menilai jawaban saksi seperti berbelit-belit dan terkesan ingin menutupi perkara tersebut, majelis hakim memerintahkan JPU untuk membuka kembali berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang merupakan proses penanganan suatu perkara..

“Kalau memang tidak ada, kenapa saudara waktu itu menerangkan seperti itu di penyidikan?” tanya hakim.

Karena dalam persidangan, terkait adanya aliran dana sebesar Rp 75 juta tersebut saksi mengatakan didapat dari meminjam atau hutang ke Yusrizal.

“Saksi tadi menjawab, kalau tidak salah seperti itu, disini saksi sudah disumpah, saudara jangan berbohong, karena memberikan keterangan palsu dalam persidangan ada konsekuensi hukumnya dan tadi sudah saya jelaskan, banyak sudah yang seperti saudara ini akhirnya kena juga dengan memberikan keterangan tidak benar dipersidangan,” tegas hakim.

Karena dalam pemeriksaan saksi mengatakan, bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp 75 juta tersebut khusus dari pekerjaan, yang dikerjakan oleh Yusrizal.

“Mengapa saksi mengatakan, mendapatkan uang sebeaar Rp 75 juta tersebut dari hasil pekerjaan itu,” hakim menggali.

“Saya lupa yang mulia,” jawab saksi ragu.

“Keterangan saksi ini berbeda, dipersidangan menerangkan A dalam BAP saksi mengatakan B, jadi mana yang benar, keterangan saksi tidak sinkron,” hakim kembali mengingatkan saksi untuk kooperatif.

Namun berulang kali diingatkan hakim, saksi tetap menyatakan, bahwa dirinya lupa terkait asal-usul uang sebesar Rp 75 juta tersebut.

“Saya lupa, karena sudah terbiasa meminjam uang sama pak Yusrizal,” jawab saksi.

Hakim kembali mengiangkan saksi, bahwa semua keterangan saksi, dicatat semua dalam berita acara.

“Sekarang begini, saksi dapat untung tidak dari mengerjakan proyek dan apakah saksi pernah mengerjakan proyek di Pemda, dapat untuk tidak,” cecar hakim.

Saat kembali dicecar oleh JPU, saksi mengatakan terkait proyek tersebut bahwa dirinya diberi

“Diberi, karena saya tim sukses pak Budi Hairu,” ungkap saksi.

Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim mengetuk palu untuk menunda jalannya persidangan dan akan dilanjutkan pekan depan.

Dalam perkara ini, tidak ada alasan bagi penuntut umum, untuk mengaburkan perkara terkait pihak yang terlibat, dari keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan, JPU seharusnya bisa menyimpulkan terkait adanya dugaan mafia proyek dalam perkara ini, sepatutnya APH yang bekerja menangani perkara ini, untuk terus melanjutkan penyidikan terkait terjadinya korupsi di Kabupaten Pali.

Dalam amar dakwaannya, JPU menguraikan bahwa terdakwa Subela yang diduga bertindak seolah-olah sebagai Direktur CV Nengkoda Jaya. Bahkan, terdakwa Subela disebut memalsukan tanda tangan Direktur perusahaan tersebut untuk melaksanakan enam paket proyek konstruksi di Dinas Perkimtan.

Enam paket pekerjaan tersebut, terdiri dari lima proyek drainase di lingkungan Dinas Perkimtan Kabupaten PALI dan satu paket rehabilitasi ruang kelas di SDN 13 Penukal, Kabupaten PALI.

Dalam pelaksanaannya, Subela didakwa bekerja sama dengan Sephy Hendika selaku PPK Dinas Perkimtan untuk lima proyek drainase. Sementara untuk proyek rehabilitasi ruang kelas di SDN 13 Penukal, Subela disebut bekerja sama dengan Arif Gunawan selaku PPK Dinas Pendidikan PALI.

JPU juga menguraikan, terkait adanya pemberian imbalan berupa fee kepada kedua terdakwa yang menjabat sebagai PPK di Dinas yang berbeda. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten PALI, pelaksanaan enam paket proyek yang dinilai tidak sesuai kontrak tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar dari Rp 576 juta.

Sementara itu, empat Proyek lainnya rugikan keuangan negara sebesar Rp 332 Juta, jadi total kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tersebut mencapai Rp 900 juta lebih.

Atas perbuatan para terdakwa, JPU menjerat dengan pasal dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikaitkan dengan Pasal 603 atau Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulis: Indra Hadi
Editor: Riki Okta Putra