MATTANEWS.CO, CIAMIS – Polemik mengenai pemindahan badak Jawa di kawasan Ujung Kulon kembali membuka ruang perdebatan yang lebih luas. Tidak hanya menyangkut konservasi satwa langka, tetapi juga sejarah, identitas kebudayaan, kearifan lokal, serta relasi antara negara dan warisan leluhur masyarakat Sunda. Jumat (20/11/2026).
Ketua DPC GMNI Kabupaten Ciamis, Fadlan Fauzan, menilai Ujung Kulon tidak semata-mata dapat dipandang sebagai bentang geografis di ujung barat Pulau Jawa atau kawasan konservasi dengan status administratif tertentu. Di balik lanskap alamnya, kawasan tersebut menyimpan nilai historis dan kultural yang mendalam, serta memiliki keterkaitan dengan berbagai tuturan lisan dan tradisi folklor masyarakat Sunda mengenai perjalanan karuhun.
Dalam perspektif kebudayaan, Ujung Kulon dipercaya memiliki kedudukan penting sebagai salah satu tapak awal perjalanan leluhur Sunda sebelum berkembangnya pusat-pusat kehidupan dan kekuasaan di wilayah lain, seperti Jampang, Galuh di Ciamis, hingga Pakuan di Bogor.
Pandangan tersebut, meskipun perlu ditempatkan dalam kajian sejarah dan tradisi lisan secara proporsional, menunjukkan bahwa Ujung Kulon bukan hanya ruang ekologis, melainkan juga bagian dari ingatan kolektif dan identitas kebudayaan masyarakat Sunda.
Jauh sebelum konsep konservasi modern berkembang, masyarakat Sunda telah mengenal sistem pengetahuan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam konsep Kamandalaan, Kabuyutan, serta pembagian ruang kehidupan yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan.
Dalam tradisi kearifan lokal Sunda, dikenal pembagian kawasan berupa Leuweung Tutupan, Leuweung Titipan, dan Leuweung Garapan. Ketiganya mengandung filosofi mengenai batas pemanfaatan alam, perlindungan kawasan, serta tanggung jawab manusia dalam menjaga warisan lingkungan bagi generasi mendatang.
Leuweung Tutupan dipahami sebagai kawasan yang harus dilindungi, Leuweung Titipan merupakan ruang yang dijaga sebagai amanat dan warisan, sementara Leuweung Garapan menjadi kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan masyarakat.
Konsep tersebut memperlihatkan bahwa leluhur Sunda telah memiliki prinsip ekologis yang menempatkan alam bukan semata-mata sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai ruang kehidupan yang memiliki nilai, batas, dan tanggung jawab moral.
Amanat Leluhur dan Ukuran Kepemimpinan
Nilai menjaga warisan leluhur juga tercermin dalam ungkapan yang dinisbatkan kepada Rakeyan Darmasiksa, raja Galunggung pada abad ke-12:
“Mulyana kulit lasun di jaryan, madan na rajaputra, antukna beunang ku sakalih.”
Ungkapan tersebut dimaknai sebagai sindiran keras terhadap seorang pemimpin yang gagal menjaga mandala, kabuyutan, serta amanat leluhur. Pesan filosofisnya menempatkan kehormatan kepemimpinan bukan pada jabatan, gelar, atau kekuasaan, melainkan pada kesanggupan melindungi warisan, menjaga ruang kehidupan, dan mempertahankan nilai-nilai yang diwariskan kepada generasi berikutnya.
Dalam perspektif ini, menjaga kabuyutan dan mandala bukan hanya tanggung jawab masyarakat adat atau komunitas tertentu, tetapi juga menjadi kewajiban moral bagi siapa pun yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah dan kebijakan publik.
Ketika warisan leluhur diabaikan, yang dipertaruhkan bukan hanya keberadaan sebuah kawasan, tetapi juga memori kolektif, pengetahuan tradisional, identitas budaya, serta keberlanjutan nilai-nilai peradaban.
Konservasi Harus Berpijak pada Kajian Ilmiah dan Kearifan Lokal
Fadlan Fauzan menilai polemik pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk membuka ruang dialog yang lebih luas. Kebijakan konservasi tidak cukup hanya dilihat dari kepentingan teknis, administratif, atau target penyelamatan satwa, tetapi juga harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem, sejarah kawasan, serta keterikatan sosial dan budaya masyarakat.
“Menurut saya, Ujung Kulon tidak boleh hanya dipandang sebagai kawasan konservasi semata, tetapi juga harus dipahami sebagai ruang yang memiliki nilai sejarah, identitas kebudayaan, dan keterikatan dengan kehidupan masyarakat Sunda. Karena itu, menjaga Ujung Kulon bukan hanya tentang melindungi keanekaragaman hayati, tetapi juga menghormati warisan dan pengetahuan leluhur yang tumbuh bersama alam,” ungkap Fadlan.
Ia menegaskan, upaya penyelamatan badak Jawa sebagai satwa yang terancam punah tentu patut didukung. Namun, setiap kebijakan pemindahan satwa harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, transparan, serta mempertimbangkan keseimbangan ekosistem secara menyeluruh.
“Dalam konteks perlindungan badak Jawa, saya tentu mendukung segala upaya penyelamatan satwa yang terancam punah. Namun, setiap kebijakan pemindahan harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, transparan, serta mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Jangan sampai kebijakan yang mengatasnamakan konservasi justru mengabaikan aspek ekologis lainnya,” tegasnya.
Negara Harus Membuka Ruang Partisipasi Masyarakat
Lebih jauh, Ketua DPC GMNI Kabupaten Ciamis tersebut menilai kebijakan pengelolaan kawasan yang memiliki nilai ekologis, historis, dan sosial-budaya tidak seharusnya dilakukan secara sepihak. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi yang bermakna bagi masyarakat lokal, komunitas kebudayaan, akademisi, pemerhati lingkungan, serta pihak-pihak yang memiliki keterikatan dengan kawasan Ujung Kulon.
Menurutnya, konservasi yang ideal bukan hanya menempatkan negara sebagai pengambil keputusan dan alam sebagai objek perlindungan, tetapi juga mengakui keberadaan manusia, kebudayaan, serta pengetahuan lokal sebagai bagian penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Negara tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak terhadap kawasan yang memiliki nilai ekologis, historis, dan sosial-budaya. Pemerintah harus membuka ruang partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat lokal dan komunitas yang memiliki keterikatan dengan kawasan tersebut. Sebab, konservasi yang baik bukan hanya tentang bagaimana negara melindungi alam, tetapi juga bagaimana negara menghormati manusia, kebudayaan, dan pengetahuan yang hidup berdampingan dengan alam,” tandas Fadlan.
Polemik Ujung Kulon pada akhirnya menjadi pengingat bahwa pembangunan, pengelolaan kawasan, dan konservasi tidak boleh tercerabut dari akar sejarah serta nilai-nilai kebudayaan yang tumbuh di dalamnya.
Ujung Kulon bukan sekadar wilayah di peta. Ia adalah ruang kehidupan, jejak perjalanan karuhun, warisan ekologis, dan bagian dari identitas Sunda yang keberadaannya harus dijaga dengan kebijaksanaan.
Melindungi alam berarti menjaga masa depan. Namun, memahami sejarah dan menghormati warisan leluhur adalah bagian dari menjaga arah masa depan itu sendiri.
















