MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Belasan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Tulungagung (AMT) menggelar unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Selasa (8/8/2023) Siang.
Aksi tersebut dipicu terkait mekanisme proses pengusulan nama Pj (Penjabat) Bupati yang dilakukan oleh DPRD Tulungagung kurang transparan.
Pantauan media ini di lokasi, belasan mahasiswa itu datang dan membentangkan spanduk diantaranya bertuliskan Pj Bupati Milik Kaum Elit, DPRD Main Slot, 3 pernyataan sikap mahasiswa, dan lainnya. Dalam aksi itu juga diwarnai membakar ban di depan pagar gedung DPRD Tulungagung.
“Mana katanya rakyat menjadi kunci kekuatan pertama, panjenengan semua dipilih untuk kepentingan rakyat,” ujar salah satu orator sembari semangat berapi-api itu.
“Tolong dengar aspirasi kami, tandatangan panjenengan sudah kami bawa, kami datang dengan dasar yang kuat,” imbuhnya sembari bernada kesal.
Saat dijumpai, Koordinator Aksi Yusron Mustofa mengatakan ia bersama mahasiswa lainnya menggelar unjuk rasa ini sebagai wujud kekesalan terhadap Ketua DPRD Tulungagung Marsono selama ini terkesan sudah membohongi.
“Karena itu merupakan janji dari Ketua DPRD Tulungagung saat berdiskusi dengan kami dan ini ada buktinya dan tandatangan juga masih ada dan itu merupakan pernyataan sikap karena mentransparansikan kepada masyarakat Tulungagung,” katanya.
Dia menambahkan sebelumnya telah membaca dalam pemberitaan di sebuah media terkait Pj Bupati telah memutuskan 3 nama yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal ini, jelas dia, menjadi kilas balik bersama teman-teman sehingga harus turun ke jalan guna menyuarakan kurang transparan dalam proses pengusulan nama tersebut.
“Kami melihat berita di tanggal 6, itu sudah memutuskan 3 usulan nama yang diusulkan ke Kemendagri. Dan, ini menjadi kilas balik bagi kami sehingga kami harus turun ke jalan,” tambahnya.
“Karena menurut kami 3 nama usulan oleh DPRD bukan merupakan aspirasi yang hari ini secara transparan disampaikan kepada rakyat Tulungagung,” sambungnya.
Langkah berikutnya, lebih lanjut Yusron menjelaskan ia bersama teman-teman mahasiswa akan mengajukan permohonan keberatan ke Kemendagri.
Selain itu, kata dia, juga akan melaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia terkait kejanggalan dalam mekanisme proses pengusulan nama tersebut.
“Bagi kami apakah rapat internal DPRD itu berjalan sesuai aturan yang ada atau tidak, jadi kami ingin mengetahui hal itu,” terangnya.
“Kejanggalan yang kami maksud pertama terkait usulan kenapa Bupati diberikan slot padahal tidak memiliki hak lagi, ketika sudah menyelesaikan tugas 5 tahun selesai itu tidak diberikan hak untuk cawe-cawe (Ikut-ikutan.red). Berikutnya usulan yang disampaikan Fraksi PDIP dan Fraksi diluar PDIP ini pembagian slot macam apa ini kan aneh ?” imbuh dia sembari bertanya ke awak media itu.
“Kalau sampai slot dibagi 3, ini bagi kami ada prosedur apa yang sudah ditetapkan oleh DPRD baik secara tatib maupun SOP dan lainnya. Seharusnya bisa mengusulkan melalui Fraksi-Fraksi terlebih dahulu kemudian ditampung, kenapa cuma 3 kenapa tidak 10 dulu, baru dikerucutkan menjadi 3,” katanya menambahkan.
Menurut Yusron, dalam orasi tadi ia sempat melakukan sindiran terhadap usulan nama orang mau purna tugas. Selain itu, ia juga menyoal keberadaan 2 nama usulan selama ini tidak ada di Tulungagung.
“Kami sindir Sukaji juga mau pensiun masuk nama usulan. Untuk 2 nama Agus Kuncoro dan Jumadi bagi kami mereka itu tidak mengerti, padahal putra-putra daerah yang juga jabatan tinggi pratama bukan Sekda itu juga ada di Tulungagung ada Kepala Dinas entah apa yang berpotensi bisa diusulkan,” ujarnya.
“Kami sayangkan tidak ada upaya untuk uji publik, cuma penggodokan di internal di DPRD yang tidak transparan bagi kami, dan kami tidak mempermasalahkan usulan nama-nama, kami sayangkan terkait mekanisme prosesnya,” sambungnya.
“Kami akan follow up Ketua DPRD, jika memang tidak ada balasan, maka akan datang kembali dengan jumlah massa lebih banyak lagi,” pungkasnya.
Dalam aksi tersebut AMT juga menyampaikan 3 pernyataan sikap
1. Masyarakat siap mengawal sampai tuntas Pj Bupati Tulungagung.
2. DPRD Tulungagung wajib transparan dan membuka aspirasi rakyat terkait usulan Pj Bupati.
3. Calon Pj Bupati Tulungagung harus mampu menuntaskan persoalan hukum di Tulungagung.
