MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU — Nama mereka selalu muncul saat Pertalite langka. Dituduh menimbun, dituduh mafia, dituduh bikin antrian panjang. Mereka adalah para pengantri BBM.
Tapi siapa yang peduli, bahwa di saat Pertalite “banjir” dan mudah didapat, orang yang sama inilah yang justru berjasa mengantar BBM sampai ke pelosok desa – desa di Kapuas Hulu.
Pernyataan tegas itu disampaikan Filipus Nyalang, salah tokoh masyarakat kelahiran Desa Peniung di salah satu kecamatan di Kalis.
Filipus suarakan dan mengapresiasi jasa para pengantri yang sudah belasan tahun menggantungkan hidup dari mengantri BBM di Putussibau khususnya.
“Mereka para pengantri ini selalu Jadi Kambing Hitam”. Pas minyak susah, Mereka ini lah disalahin. Dibilang pengantri yang bikin habis, dibilang kami yang main. Padahal pengantri ini juga antri, mereka juga nunggu,” ujar Filipus Nyalang saat berbincang – bincang dengan wartawan Mattanews.co. Sabtu (1/8/2026).
Ia mengaku geram dengan stigma negatif yang melekat pada profesi pengantri. Padahal menurutnya, tanpa mereka distribusi BBM ke desa-desa tidak akan pernah merata.
Filipus menjelaskan logika sederhana yang sering dilupakan. Kapuas Hulu itu luas. Tidak semua kecamatan punya SPBU. Dan SPBU pun tidak buka 24 jam.
“SPBU cuma ada di kota kecamatan tertentu. Desa-desa jauh, bagaimana mau beli? Buka tutupnya juga ada jamnya. Kalau malam mau beli untuk genset, untuk mesin, kemana?” tanya Filipus.
“Saat Pertalite banjir, pengantri inilah yang beli, mereka antar pakai jerigen, mereka sebar sampai ke desa-desa terpencil. Sampai ke Nanga Erak, Samaratau, Segiam dan masih banyak desa lagi. Tanpa mereka, warga di sana bisa 2-3 hari tidak ada minyak,” lanjutnya.
Bagi Filipus, pengantri adalah “tangan” distribusi terakhir yang tidak bisa digantikan SPBU.
Ia meminta pemerintah dan aparat jangan hanya menyasar pengantri saat terjadi kelangkaan. Akar masalahnya adalah keterbatasan SPBU dan jam operasional dan pendistribusian BBM dari Terminal BBM ke SPBU disaat kemarau panjang seperti ini.
“Benahi pendistribusian BBM di saat kemarau panjang begini, tiap kali kemarau selalu terjadi kelangkaan BBM.
Buka 24 jam kalau perlu. Kalau distribusinya lancar dan merata, siapa juga yang mau antri berjam-jam? Mereka juga capek,” tegasnya.
Filipus katakan, para teman-teman pengantri hanya mencari nafkah halal. Mereka beli sesuai aturan, antri dengan tertib, lalu menjual lagi dengan keuntungan wajar untuk biaya bensin, tenaga, dan resiko.
Di akhir perbincangan, Filipus berharap profesi pengantri bisa dipahami. Jangan hanya dipanggil saat ada razia atau saat BBM langka.
“Mereka ini jasa. Pengantri membantu negara mendistribusikan BBM sampai pelosok. Disaat banjir mereka dipuji, disaat langka dicaci. Tolong adil lah, jangan kan untuk nimbun BBM untuk memenuhi pelanggan di kampung – kampung tidak cukup, “pungkas Filipus Nyalang.
Pernyataan Filipus ini menjadi cerminan bahwa persoalan BBM di Kapuas Hulu bukan hanya soal kuota. Tapi juga soal akses dan pemerataan. Selama SPBU belum ada di setiap kecamatan dan belum buka 24 jam, maka peran pengantri akan tetap dibutuhkan. (*)
