MATTANEWS.CO, CIAMIS – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Ciamis menggelar acara sosialisasi dan pembinaan kepada jajaran Kepala Sekolah SMP Negeri seKabupaten Ciamis serta Pejabat Struktural Disdik Ciamis di Aula Hotel Tyara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat (Jabar), Rabu (29\12\2021).
Pada acara tersebut, membahas tentang sosialisasi peraturan perundang-undangan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis tahun 2021.
Hal itu dilakukan sebagai upaya membangun sistem pendidikan yang lebih transparan, akuntable, berintegritas, serta bebas dari pungli.
Asep Saeful Rahmat selaku Kepala Dinas Pendidikan Ciamis mengatakan, dengan digelarnya sosialisasi tersebut bisa mengetahui hal-hal yang menjadi larangan serta ancaman pidana yang menjurus pada praktik pungli.
“Semoga para peserta yang mengikuti bisa mengerti akan ancaman pidana dari pungli dan tahu pelayanan-pelayanan mana saja yang masuk dan tidak ke dalam ranah pungli,” ucapnya.
Ia menjelaskan, acara sosialisasi tersebut sangat bermanfaat bagi para peserta dan bisa menjadi bekal untuk lebih dapat teliti dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Saya sangat berharap agar sekolah bisa memberikan pelayanan yang, karena jika terjerat kasus pungli, bisa merusak pelayanan dan mencemarkan institusi,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Tatang mengatakan, Ciamis di tahun 2021 bisa dikatakan telah banjir penghargaan baik dari pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
“Salah satunya penghargaan yang baru saja diraih yaitu Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 berdasarkan Survey Ombudsman,” terangnya.
Ia menjelaskan, penghargaan tersebut Pemkab Ciamis memperoleh peringkat pertama di Jabar dan tingkat ke-14 Nasional.
Untuk itu, lanjut Tatang, atas prestasi tersebut Sekda memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para Kepala Dinas khususnya Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah Kabupaten Ciamis.
“Semoga dengan mengikuti kegiatan sosialisasi Saber Pungli ini, para Kepala Sekolah lebih memahami dalam pengelolaan kelembagaan keuangan dan kegiatan sekolah sehingga tidak melanggar hukum yang berlaku,” tandasnya.
