MATTANEWS.CO, OKI – Dugaan pelanggaran moral kembali menyeret nama aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Kali ini, dua pegawai aktif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) OKI diduga digerebek warga saat berada di sebuah rumah di Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayuagung.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi pada Rabu (1/7/2026) di lingkungan II Kelurahan Jua-Jua.
Kronologi bermula ketika seorang pria berinisial JN datang ke rumah milik kerabat seorang perempuan berinisial KM. Rumah tersebut diketahui ditempati KM yang berstatus janda.
Kehadiran JN yang berada cukup lama di dalam rumah memunculkan kecurigaan warga sekitar. Sejumlah warga kemudian melaporkan kondisi tersebut kepada Ketua RT sebelum bersama-sama mendatangi rumah tersebut untuk memastikan situasi.
Saat rumah didatangi warga, JN dan KM ditemukan berada di dalam rumah. Keduanya kemudian dimintai keterangan oleh warga setempat.
Dalam keterangannya kepada warga, KM mengakui dirinya dan JN sama-sama bekerja sebagai pegawai di Satpol PP Kabupaten OKI.
Informasi yang diperoleh menyebutkan JN merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu dan berdomisili di Kecamatan Air Sugihan. Sementara KM merupakan PPPK paruh waktu yang bertugas di instansi yang sama serta berstatus sebagai orang tua tunggal.
Di lapangan, warga juga memperoleh informasi bahwa JN masih memiliki istri yang sah. Istrinya diketahui bertugas sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah di Kecamatan Sirah Pulau Padang.
Kabar dugaan penggerebekan tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Satpol PP Kabupaten OKI Hilwen Hariwijaya.
Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP OKI, Yasir, mewakili Kepala Satpol PP membenarkan bahwa JN dan KM merupakan pegawai aktif di instansinya. Ia juga membenarkan bahwa JN masih berstatus menikah.
Namun, untuk dugaan peristiwa itu sendiri, Yasir mengaku belum memperoleh laporan resmi mengenai dugaan penggerebekan tersebut.
“Saya baru mengetahui informasi ini dari rekan-rekan media. Kami belum bisa memberikan klarifikasi karena harus memastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang beredar,” ujarnya.
Kasus ini kembali memunculkan perhatian publik terhadap pembinaan disiplin dan etika aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI.
“Atas kejadian ini, secara kedinasan akan segera memanggil kedua pegawai tersebut untuk mendalami penjelasan sehingga persoalan itu dapat dipastikan berdasarkan fakta dan tidak berkembang menjadi informasi yang menyesatkan.
