Kedepan, tambah Rudi, jajarannya akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya pengimplementasian keterbuakaan infomasi publik pada PPID. “Langkah-langkah tersebut diantaranya dengan menggelar bimtek dan uji konsekuensi untuk mendorong implementasi KIP dalam tata kelola PPID,” kata Rudi.
Kadiskominfo juga menegaskan, dalam rangka memaksimalkan implementasi keterbukaan informasi publik, jajarannya juga melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM operator TIK pada badan publik di Purwakarta dengan berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas.
Rakor yang mengambil tema; Mendorong Keterbukaan Informasi Publik dalam Tata Kelola PPID di Kabupaten Purwakarta yang digelar Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) pada Diskominfo Purwakarta itu menghadirkan narasumber Ketua Komisi Informasi (KI) Jawa Barat, Ijang Faisal, dengan peserta perwakilan atau PPID dari seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Purwakarta.
Dalam agenda tersebut, hadir juga Asda Bidang Pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat, Asda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Asda Bidang Administrasi Umum, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi, Inspektur dan Kabag Hukum Setda Kabupaten Purwakarta.
