Sementara Bonggalangi menyampaikan, agar segera meralisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bekerjasama dengan Inspektorat dan memberikan pnguatan peran BPBD dalam rangka penanggulangan tanggap darurat dan pasca bencana.
Sedangkan Ketua Pansus Pengawasan Percepatan Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca bencana, Muhammad Hatta Kainang menyampaikan untuk segera membuat program Padat Karya, Plus dengan sasaran infrastruktur Desa yang mengalami kerusakan dan memperjelas bagaimana tindakan nyata dari beberapa OPD terkait dengan pemulihan dampak sosial dan ekonomi.
“DPRD Provinsi Sulawesi Barat berharap kiranya rekomendasi yang telah disampaikan dan diserahkan ini dapat ditindak lanjuti oleh Pemprov Sulbar, serta Pansus akan tetap mengeluarkan rekomendasi dalam menunjang kerja-kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat hingga masa kerja Pansus berakhir,” tutupnya.
