Dugaan Korupsi Pekerjaan Proyek, DPP LSM Gransi Geruduk Kejati Sumsel

  • Whatsapp

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Puluhan massa yang tergabung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gransi) menggelar aksi unjuk rasa (unras) di Kejaksaan Tinggi (Kejeti) Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (14/06/2021).

Para massa aksi tersebut mendesak Kejati Sumsel, untuk segera membentuk tim khusus pencari fakta untuk melakukan penyelidikan kebenaran tentang dugaan korupsi, terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Musi Rawas (Mura), Kabupaten Lahat dan Kota Lubuklinggau.

Bacaan Lainnya

Ketua DPP LSM Gransi, Supriyadi didampingi Korlap Mukri mengatakan, beberapa minggu lalu, pihaknya datang kesini dan meminta Kejati Sumsel, untuk memanggil memeriksa panitia kegiatan seperti panitia lelang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) tidak sesuai serta diduga sarat, Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

Supriyadi mengatakan, pihaknya mendesak Kejati Sumsel untuk memeriksa secara serius, pejabat dan orang terkait, karena disinyalir menerima fee atau gratifikasi dalam kegiatan tersebut.

“Seperti, preservasi jalan dan jembatan ruas batas Kabupaten Mura, Tebing Tinggi jembatan kikim besar km 256, batas Kabupaten Lahat, sumber dana APBN tahun anggaran 2020. Pelaksana PT Osa Putra Batom dengan nilai kontrak Rp 22.869.751.400,” ujar Supriyadi dalam orasinya.

Supriyadi menyebut, kemudian pembangunan akses jalan menuju bandara silampari, Kabupaten Lubuklinggau sumber dana APBN tahun anggaran 2020 pelaksana PT Modulasi utama kontruksi dengan nilai kontrak Rp 19.976.900.000.

“Berikutnya pembangunan jalan simpang suak tape menuju pulau rimau lanjutan sumber dana APBD Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2019 pelaksana PT CITRA KURNIA WAWAI dengan nilai kontrak Rp 76.089.923.800,” ucapnya.

Menurutnya, terkait korupsi di beberapa instansi terkait baik dari Kementrian PUPR dan Dinas di Kabupaten Banyuasin, pihak DPP LSM Gransi meminta Kejati Sumsel agar menindak lanjuti laporan tersebut. Sebab apa yang dilaporkan berdasarkan hasil yang memang di temukan di lapangan.

“Kita melapor bukan meng ada ada dan sesuai hasil temuan dan sesuai fakta fakta di lapangan sert berdasarkan bukti bukti yang kita miliki. Menurut kacamata kami, kegiatan ini sangat berpotensi merugikan negara, hingga puluhan milyar,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasi C Ekonomi dan Keuangan Kejati Sumsel, Chandra Kirana mengatakan, pihaknya mengucapkan berterima kasih atas aspirasi yang telah di sampaikan oleh gabungan LSM DPP Gransi.

“Terhadap laporan ini, sebagaimana sudah pernah masuk dari kami, dan sudah ada yang kita tindak lanjuti. Kalau nanti laporan tidak dilengkapi dengan bukti hukum, itu akan dikembalikan. Terkait PP No 43 Tahun 2018, tentang dokumen pendukungnya,” katanya.(*)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait