MATTANEWS.CO, TULUNGAGUNG – Dugaan pembobolan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur tahun anggaran (TA) 2022 dan 2023 menjadi sorotan publik. Hal itu diungkapkan Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI), Dr. H. M. Adi Toegarisman, S.H., M.Hum, Jumat (10/5/2024).
“Kami meminta agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung segera turun tangan untuk melakukan klarifikasi,” ucap Adi Toegarisman, melalui keterangan resmi diterima media online nasional Mattanews.co.
Adi Toegarisman yang pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini menambahkan, dirinya mendorong pihak Kejari Tulungagung agar segera melakukan klarifikasi terkait dugaan pembobolan APBD tahun anggaran 2022-2023.
Hal itu harus dilakukan, sehingga informasi tersebut tidak berkembang liar di publik. Menurutnya, kalau memang ternyata dalam klasifikasi ada indikasi penyimpangan agar segera dilakukan penyelidikan.
“Paling lama 1 bln saya kira sdh akan kelihatan ada/tdk adanya bukti permulaan, klu sdh ada bukti permulaan, segera ditingkatkan penanganannya ke penyidikan,” tambahnya.
Lebih lanjut Adi Toegarisman menjelaskan ia menegaskan ketika pihak Kejari Tulungagung melakukan penyelidikan dan menemukan alat bukti yang sudah memadai, maka harus berani melakukan penahanan kepada siapa saja oknum yang terlibat.
“Pada intinya, ketika alat buktinya sdh memadai, tahan semua yg terlibat dan ajukan ke persidangan, jgn sampai ada pelaku yg tersisa,” terangnya.
“Sudah saatnya Tulungagung bersih dari Korupsi, aparat penegak hukum hrs bekerja dgn tegas, bila perlu hrs keras, tanpa menghilangkan kecerdasan,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Perkumpulan Barisan Anak Daerah Analis Kebijakan (BADAK) Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur menyebut dugaan pembobolan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung tahun anggaran (TA) 2022 dan 2023 sejumlah sejumlah Rp. 52. 242. 930. 650 rupiah.
Atas dugaan tersebut, Perkumpulan BADAK sebenarnya sudah melakukan hearing bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung, namun berakhir dengan deadlock.
