MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Bantuan hibah aspal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diterima Pemerintah Kabupaten Tulungagung hingga kini belum dimanfaatkan untuk perbaikan infrastruktur jalan. Fakta tersebut diakui langsung oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung, Endra Wibawa, ST., MPSDA.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, Sabtu (6/6/2026) pagi, Endra membenarkan bahwa ratusan drum aspal bantuan Pemprov Jatim masih tersimpan dan belum digunakan karena pelaksanaan pekerjaan membutuhkan material pendukung lainnya yang hingga kini belum tersedia.
“Sebanyak 250 drum aspal yang berasal dari hibah Pemprov Jatim masih utuh dan belum digunakan karena masih membutuhkan material pendukung lainnya,” ujar Endra.
Ia juga menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari skema hibah atau sharing system, di mana pemerintah provinsi menyediakan material aspal, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik beserta kebutuhan material pendukung lainnya.
“Bukan karena ada kekurangan. Kami menerima 250 drum aspal dan bantuan tersebut memang masih menunggu kesiapan pelaksanaan. Nanti saya bisa bantu menunjukkan berita acara terkait hal itu,” katanya.
Bantuan Infrastruktur Senilai Ratusan Juta Rupiah
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelumnya menggelontorkan bantuan aspal untuk sejumlah daerah guna mempercepat penanganan kerusakan jalan.
Dalam pemberitaan yang pernah dirilis sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan bantuan ratusan drum aspal kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Agustus 2025.
Penyerahan bantuan tersebut dilakukan dalam sebuah seremoni di Jalan M.T. Haryono, Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung. Acara itu dihadiri Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, unsur Forkopimda, serta Sekretaris Daerah Tulungagung.
Jika mengacu pada estimasi harga sekitar Rp1,5 juta per drum, maka nilai bantuan ratusan drum aspal tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Program ini merupakan bagian dari bantuan lebih dari 5.300 drum aspal yang disalurkan Pemprov Jawa Timur kepada 20 kabupaten melalui skema hibah atau sharing system.
Program tersebut dirancang untuk mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur jalan daerah, baik jalan kabupaten maupun akses penghubung antarwilayah yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Disimpan di Workshop PUPR
Endra menjelaskan, seluruh aspal bantuan tersebut saat ini masih tersimpan di workshop milik Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung yang berada di Kecamatan Sumbergempol.
“Untuk sementara 250 drum aspal tersebut diletakkan di workshop PUPR sambil menunggu anggaran untuk pembelian material pendukung lainnya,” jelasnya.
Menurutnya, pelaksanaan pekerjaan nantinya akan melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemeliharaan Jalan sesuai wilayah masing-masing, termasuk dalam penyediaan kebutuhan material pendukung yang diperlukan untuk proses pengaspalan.
UPT Mengaku Belum Terima Instruksi Pelaksanaan
Keterangan serupa juga disampaikan salah satu pihak UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan saat dikonfirmasi terkait belum dimulainya pelaksanaan program hibah tersebut.
Menurutnya, hingga saat ini pihak UPT belum menerima surat perintah maupun penunjukan lokasi pekerjaan yang akan menjadi sasaran penggunaan aspal bantuan dari Pemprov Jawa Timur.
“Kami belum berani melaksanakan pekerjaan karena belum ada surat dari PUPR, termasuk penetapan lokasi pekerjaan dari hibah tersebut,” ujar salah seorang Kepala UPT.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengingat bantuan hibah yang diterima sejak tahun 2025 tersebut belum terealisasi hingga memasuki pertengahan tahun 2026.
Padahal, program bantuan aspal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut ditujukan untuk mempercepat perbaikan jalan dan menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur di daerah.
Belum terealisasinya pemanfaatan bantuan hingga lebih dari setengah tahun sejak diterima menjadi perhatian tersendiri, sekaligus memunculkan harapan agar pemerintah daerah segera menyiapkan seluruh kebutuhan pendukung sehingga bantuan yang telah tersedia dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
