Berdasarkan analisis terhadap hoaks pada semester I 2024, hoaks lebih banyak menyasar kandidat 35,1%; Pemerintah pusat 20,9%; KPU 8,9%; Tokoh politik 5,6%; Warga 5,2%, dan lainnya di bawah 5,0%. “Hoaks merusak atau menaikkan citra kandidat. Hoaks juga mendelegitimasi pemilu,” ujar Zek.
Karena itu, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang tergabung dalam Koalisi Cek Fakta secara konsisten melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi. Menjelang Pilkada 2024, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia seperti diskusi terpumpun, pelatihan melawan gangguan informasi pemilu, hingga kampanye cek fakta baik online maupun offline. Acara tersebut melibatkan ribuan peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari jurnalis, pemeriksa fakta, CSO, komunitas, hingga masyarakat umum.
Meskipun begitu, upaya yang dilakukan oleh Koalisi Cek Fakta ini masih menghadapi tantangan besar. Penyebaran hoaks yang masif dan sistematis tidak bisa dihentikan hanya oleh segelintir organisasi. Perlu adanya kolaborasi yang lebih luas dari berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga media massa. Semua pihak memiliki peran strategis dalam menyebarkan kebenaran dan melawan disinformasi yang berpotensi merusak proses demokrasi.
