Ini Pendapat Panggar DPRK Aceh Tamiang Terhadap Raqan Perubahan APBK 2022

MATTANEWS,CO. ACEH TAMIANG– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang gelar paripurna pendapat Panitia Anggaran (Panggar) terhadap Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan APBK tahun anggaran 2022, Jum’at (30/9/2022).

Juru Bicara Panggar DPRK Aceh Tamiang, Desi Amelia mengatakan, bahwa raqan tentang perubahan APBK Aceh Tamiang tahun Anggaran 2022 telah dibahas oleh Panggar DPRK Aceh Tamiang dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK).

“Secara normatif, panggar berkesimpulan bahwa secara normatif, penyusunan dan pembahasan rancangan APBK Aceh Tamiang tahun anggaran 2022 telah memenuhi aspek yuridis dan normatif,”ucapnya.

Adapun hasil pembahasan terhadap perubahan APBK Aceh Tamiang tahun Anggaran 2022, kata juru bicara panggar, pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp 1.217.162.152.022, setelah tahapan pembahasan berkurang sebesar Rp 14.654.992.862. Sehingga, pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp 1.202.507.159.160.

“Sedangkan, belanja sebelum perubahan sebesar Rp. 1.224.162.152.022, setelah tahapan pembahasan, Belanja bertambah sebesar Rp 65.373.642.746. Sehingga, belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp 1.289.535.794.768. Antara pendapatan dengan belanja daerah terdapat selisih yang mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp 87.028.635.60, yang akan ditutupi dari Pembiayaan Daerah,”ungkapnya.

Menurut Desi, pembiayaan daerah yang direncanakan akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran terdiri dari penerimaan pembiayaan, yang setelah perubahan menjadi sebesar Rp 93.028.635.608. Dengan pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp
6.000.000.000. Sehingga total Pembiayaan Netto sebesar Rp 87.028.635.608.

Kendati demikian, sambung juru bicara panggar, sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan realisasi perubahan ABPK Aceh Tamiang tahun anggaran 2022 nantinya, kami menyampaikan pendapat serta saran yaitu, pengalihan anggaran yang telah dilakukan dalam upaya penanganan dan pengendalian dampak inflasi berupa pemberian bantuan langsung kepada masyarakat sesuai cluster sebagaimana ketentuan.

“Pada saat pelaksanaan nantinya Pemerintah daerah harus mampu menggandeng serta mengkoordinasikan seluruh stakeholder terkait yang termasuk juga di dalamnya komponen pemerintah kampung,”papar Desi.

Bacaan Lainnya

Lebih jauh, Desi juga menyebutkan, pemberian bantuan dilaksanakan dengan landasan ketersediaan data yang akurat berupa kesesuaian data tentang nama dan alamat sehingga penyaluran bantuan menjadi tepat sasaran.

“Saran ini perlu menjadi atensi sebagai upaya preventif timbulnya permasalahan di lapangan akibat munculnya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat,”imbuhnya.

Sementara terhadap program kegiatan pembangunan infrastruktur, panggar sangat berharap untuk segera dilakukan proses dan tahapan pelaksanaannya mengingat keterbatasan waktu yang ada pada tahun anggaran berjalan. K

“Infrastruktur yang mengalami kerusakan yang digunakan oleh masyarakat sebagai akses konektivitas antar wilayah di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang, namun ditunda pembiayaan anggarannya pada tahun 2022 ini, untuk dirumuskan kebijakan sebagai langkah solutif,”harapnya.

Desi juga menjelaskan, berkenaan dengan pemenuhan akan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang kesehatan, untuk segera dilakukan evaluasi dan pembenahan terutama terhadap SDM yang ada pada seluruh fasilitas kesehatan baik itu RSUD maupun puskesmas sehingga pelayanan kepada masyarakat pemerlu pelayanan kesehatan dapat terwujud secara prima.

“Meminta kepada pemerintah daerah untuk mengkalibrasi KWH meter lampu jalan melalui tim independen untuk mendapatkan biaya riil tagihan penerangan jalan serta melakukan perbaikan terhadap sarana penerangan jalan yang rusak. Untuk wilayah yang belum tersedia jaringan listrik untuk dapat menyediakan penerangan jalan dalam bentuk lampu solar cell,”pungkas juru bicara panggar.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait