MATTANEWS.CO, ACEH TAMIANG – Sebanyak 5 (lima) Fraksi yang terdiri dari, Fraksi Partai Aceh, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Nasdem serta Fraksi Sekate Sepakat, menyampaikan pandangan umumnya dalam paripurna pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Aceh Tamiang terhadap penyampaian raqan pertanggungjawaban realisasi APBK 2025, Senin (14/9/2026).
Pandangan umum juru Bicara Fraksi Partai Aceh. Abdul Rani, meminta Bupati Aceh Tamiang untuk memberikan perhatian, terhadap pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025 dan catatan – catatan hasil pemeriksaan BPK RI.
“Efisiensi dan efektivitas anggaran juga dilakukan pada saat perencanaan anggaran agar perencanaan anggaran lebih terarah dan maksimal, terkait pembangunan infrastruktur, dalam pembangunan infrastruktur lebih baiknya di arahkan kepada kualitas yang baik dan bermutu ketimbang kuantitasnya, sehingga Pembangunan tersebut benar-benar dapat di rasakan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang,”ucapnya.
Selain itu, Fraksi Partai Aceh menyarankan agar orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas, dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi, untuk itu Fraksi Partai Aceh Minta agar pemenuhan hak asasi masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan harus didahulukan.
“Masalah penanganan Jaminah Hidup ( JADUP ) sudah sampai mana kejelasannya, dikarenakan banyak masyarakat yang masih menunggu dan berharap tapi belum ada kejelasan,” ucpanya.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, M. Luthfi Hidayat, ST. MSP, mencermati realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 mencapai sekitar Rp1,230 triliun, sementara anggaran setelah perubahan berada pada kisaran Rp1,219 triliun. Secara nominal capaian tersebut patut diapresiasi. Namun bagi Fraksi Partai Gerindra, peningkatan pendapatan harus dilihat bukan hanya dari tercapainya angka target, tetapi juga dari kualitas sumber pendapatan tersebut.
“Ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih menjadi tantangan bagi kemampuan fiskal daerah. Bahkan Pemerintah Kabupaten sendiri sebelumnya telah mengakui bahwa volatilitas pengelolaan keuangan daerah masih tinggi karena ketergantungan terhadap pendanaan pusat dan belum stabilnya PAD,”terangnya.
Karena itu, sambung juru bicara partai Gerindra, mendorong pemerintah untuk memperkuat PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, serta pengembangan potensi ekonomi daerah.
“Perhatian khusus terhadap SiLPA tahun anggaran 2025 sebesar Rp145,250 miliar. Fraksi berpandangan bahwa angka tersebut harus dibaca secara objektif. Disamping itu juga pemerintah juga perlu menjelaskan secara terbuka, berapa SILPA yang disebabkan oleh dampak bencana, berapa yang merupakan efisiensi serta berapa yang berasal dari kegiatan yang tidak terlaksana; dan berapa yang disebabkan keterlambatan atau persoalan pelaksanaan kegiatan,”ungkapnya.
Dikesempatan yang sama, Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Sadikin menyebutkan, catatan kritis terhadap kinerja pengelolaan APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 yang akan Fraksi Partai Demokrat sampaikan agar menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan APBK dan kinerja daerah di tahun-tahun mendatang.
“Terhadap temuan administratif atau potensi kerugian Negara dari laporan BPK, dan untuk meningkatkan PAD terutama dari pajak dan retribusi parkir sertap pendapatan dari sektor lainya Inovasi dan ide-ide apayang dilakukan Pemerintah Daerah, ada juga DPMPTSP agar mengevaluasi izin usaha perusahaan terutama izin yang tidak memiliki hak guna usaha apakah izin usaha tersebut perlu dicabut atau diperpanjang, “sebutnya meminta penjelasan Bupati.
Sedangkan uru bicara Fraksi Partai Nasdem, Lenahati Kusuma Atmaza Rao mengurai, realisasi PAD tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp1.230.246.794.302,96, melampaui anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.218.883.626.985,14.
“Kita mengapresiasi capaian tersebut. Namun, keberhasilan melampaui target tidak boleh membuat kita berhenti bertanya. Berapa sebenarnya potensi pendapatan daerah yang belum tergali, hal ini penting karena Aceh Tamiang masih memiliki aset dan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah,”sebutnya.
Dikesempatan yang sama, juru bicara Fraksi Sekate Sepakat, Ishak Ibrahim, S.Pd menegaskan, peran dan fungsi DPRK sebagai Mitra strategis pemerintah daera. dalam konteks ini, DPRK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan. namun juga sebagai representasi suara rakyat.
“fraksi sekate sepakat memandang bahwa pemerintah daerah telah berupaya semaksimal mungkin dalam mengelola penyerapan anggaran belanja daerah. dan kami berharap tingginya realisasi belanja daerah dapat berbanding lurus dengan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat,”katanya.
selain itu fraksi sekate sepakat mendorong peningkatan PAD melalui peninjauan kembali objek retribusi, optimalisasi pemberian hibah dan bantuan keuangan, serta penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
“Kami menyarankan perlu adanya penekanan dan pentingnya inovasi pemerintah daerah dalam menggali dan meningkatkan sumber-sumber PAD yang merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah semakin besar kontribusi pad semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik,”ucap Ishak Ibrahim.
