MATTANEWS.CO,JAKARTA – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menegaskan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan kemampuan komunikasi publik bagi para pimpinan Kejaksaan di daerah. Pesan tersebut disampaikan saat memberikan pembekalan kepada para Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dari seluruh Indonesia dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan dan Public Speaking di Makassar, Kamis (25/6/2026).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, S.H., M.H., dalam keterangan resminya, Jumat (26/6/2026), menjelaskan bahwa kegiatan yang terselenggara melalui kolaborasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut merupakan bagian dari strategi Kejaksaan RI untuk memperkuat kualitas kepemimpinan, meningkatkan efektivitas penanganan perkara, sekaligus memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Dalam arahannya, Febrie Adriansyah menegaskan bahwa pelatihan tersebut bukan sekadar agenda peningkatan kompetensi, tetapi menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan kemampuan memimpin organisasi dengan kecakapan menyampaikan informasi kepada publik.
“Di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap penegakan hukum, keberhasilan maupun kegagalan institusi tidak lagi hanya diukur dari apa yang dikerjakan, tetapi juga dari bagaimana hal tersebut dipimpin dan dikomunikasikan secara transparan kepada masyarakat,” tegas Febrie.
Menurutnya, seorang Aspidsus maupun Kajari saat ini tidak cukup hanya menguasai aspek teknis penanganan perkara. Seorang pemimpin juga dituntut mampu menjadi motor penggerak organisasi yang membangun budaya kerja berintegritas, peka terhadap dinamika lingkungan strategis, berani mengambil keputusan dalam situasi yang kompleks, serta mampu menjelaskan setiap langkah institusi secara akurat, proporsional, dan bermartabat kepada masyarakat.
Febrie juga mengingatkan bahwa sebagian besar perkara tindak pidana khusus berkaitan langsung dengan upaya penyelamatan aset negara dan pemulihan kerugian keuangan negara, sehingga hasil penegakan hukum memiliki dampak nyata terhadap kepentingan masyarakat luas.
“Mayoritas perkara yang ditangani bidang tindak pidana khusus berkaitan langsung dengan penyelamatan aset dan pemulihan kerugian keuangan negara, yang dampaknya bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas,” ujarnya.
Selain memperkuat kapasitas kepemimpinan, Jampidsus memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya strategi komunikasi publik di era digital yang ditandai dengan derasnya arus informasi dan media sosial.
Ia menekankan bahwa setiap penanganan perkara yang menjadi perhatian publik harus sejak awal disiapkan dengan pesan utama yang jelas, didukung data yang akurat, serta memiliki batasan informasi yang dapat disampaikan sesuai koridor hukum. Langkah tersebut dinilai penting agar institusi tidak bersikap reaktif maupun defensif ketika menghadapi berbagai opini yang berkembang di ruang publik.
“Penyampaian informasi harus menjunjung tinggi integritas dengan tidak berbicara melebihi fakta dan kewenangan hukum yang ada. Narasi harus dikendalikan dengan tenang, menghindari perdebatan yang tidak produktif, serta disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat tanpa mengurangi ketepatan hukum,” kata Febrie.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kemampuan membangun komunikasi publik kini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas kepemimpinan. Seorang pimpinan tidak hanya diukur dari keberhasilannya menangani perkara, tetapi juga dari kemampuannya membangun kerja sama tim, menyampaikan informasi secara jelas, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan.
Menutup pembekalannya, Febrie mengingatkan bahwa tantangan penegakan hukum ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas penanganan perkara, penguatan komunikasi publik, dan pembangunan kepercayaan masyarakat harus terus dilakukan secara konsisten di seluruh jajaran Kejaksaan.
“Melalui pelatihan ini, para Kajari dan Aspidsus diharapkan membawa pulang cara pandang baru untuk melahirkan standar kinerja yang tinggi, menghasilkan penegakan hukum yang dirasakan nyata manfaatnya, serta senantiasa menjaga kehormatan dan marwah institusi Kejaksaan di mana pun mereka bertugas,” pungkasnya.
Pelatihan tersebut diharapkan menjadi bekal strategis bagi para pimpinan Kejaksaan di daerah dalam menghadapi dinamika penegakan hukum yang semakin kompleks. Dengan kepemimpinan yang adaptif, komunikasi publik yang efektif, dan komitmen menjaga integritas, Kejaksaan RI menargetkan peningkatan kualitas pelayanan hukum sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
