Reporter : Adi
PALEMBANG, Mattanews.co – Kekerasan tidak boleh ada disekolah baik fisik maupun mental. Dilingkungan sekolah harus netral dari perilaku yang kasar. Sekolah harus mencerminkan sikap yang mendidik serta memberikan ilmu bermanfaat bagi siswanya.
“Saya tidak membenarkan kekerasan dengan alasan apapun. Apalagi sampai jatuh korban pada beberapa waktu lalu di salah satu sekolah swasta,” kata kepala dinas Pendidikan Provinsi Sumsel drs Widodo MPd saat pertemuan dengan KPAID Pusat di kantornya, Rabu (17/07/2019).
Ia mengatakan meskipun orang tua dan murid sudah menandatangani pernyataan mengikuti setiap aturan disekolah ini. Semua itu tidak membenarkan jika ada kekerasan yang dilakukan oleh pihak sekolah tersebut terhadap siswanya. Pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap sistem disekolah ini. Apakah itu semi militer yang menuntut kekerasan fisik dan lainnya.
“Kami akan membentuk tim pada sekolah ini untuk menyelesaikan masalah kekerasan serta sistem yang dipakainya. Serta juga mengawasi semua sekolah yang menerapkan sistem seperti semi militer ini. Tidak ada temuan bukan berarti tidak ada masalah di daerah,” jelasnya.
Sementara itu KPAID Pusat Retno mengatakan, untuk kegiatan Long march sejauh 14 KM yang dilakukan sekolah ini jelas melanggar aturan. Pelanggaran terhadap Kemendikbud seharusnya long march dilakukan setelah 3 bulan pelatihan. Waktu tiga bulan itu untuk militer jika ia siswa umum paling tidak dibutuhkan waktu sekitar 6 bulan.
“Saya berharap kita semua mengawasi sistem yang ada. Jangan namanya saja baik tapi dilapangan lain. Ini menyangkut nyawa dan masa depan anak kita semua. Bahkan saat ini masih ada satu siswa yang koma. Menurut dokter ada beberapa organ siswa tersebut yang sudah tidak berfungsi lagi,” jelasnya.
Editor : Anang
