* Terkait Polimik Seleksi Afirmasi
MATTANEWS.CO, FAKFAK – Proses seleksi afirmasi bagi siswa/siswi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, memicu keluhan dari sejumlah orang tua.
Mereka menyoroti kurangnya transparansi dalam pengumuman hasil seleksi, terutama karena banyak siswa dinyatakan tidak lulus tanpa penjelasan yang jelas dan terbuka seperti tahun-tahun sebelumnya.
Merespon hal itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Fakfak, Muhammad Tahir Patiran, S.Sos., M.M., menjelaskan, proses seleksi afirmasi sebenarnya telah dilakukan secara transparan.
Ia mengakui, saat ini terdapat perubahan dalam sistem pengumuman kelulusan yang menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, sehingga menimbukan kegaduhan di masyarakat.
Ia pun mengakui, permasalahan yang terjadi pada sistem pengumuman hasil seleksi afirmasi ini bukan saja di Kabupaten Fakfak, tetapi bal sama juga dialami oleh kabupaten/Kota di seluruh Papua.
“Biasanya ada SK kelulusan lengkap dengan lampiran nama-nama siswa yang lulus, sekarang tidak ada,” ungkapnya, saat dijumpai awak media di ruang kerjanya termasuk Mattanews.co, pada Selasa (1/7/2025).
Muhammad Tahir Patiran menjelaskan, Kementerian Pendidikan kini menerapkan sistem baru yang mengharuskan siswa mengecek sendiri hasil kelulusan mereka melalui akun pribadi di situs web resmi kementerian.
Menurutnya, sistem ini menimbulkan kebingungan, terutama di daerah seperti Papua, yang belum sepenuhnya siap dengan akses dan budaya digital tersebut.
“Jika siswa mengecek sendiri dan ternyata lulus, orang bisa menuduh dinas bermain, dan itu yang kami hindari,” tegasnya.
Ia juga mengakui, pihaknya di daerah bahkan diblokir aksesnya pada malam tanggal 25 Juni, sehingga menyulitkan, untuk mempertanyakan permasalahan tersebut kepada kementerian.
Akibat perubahan sistem ini, Disdikpora Kabupaten Fakfak hingga kini belum dapat mengumumkan daftar siswa yang lulus seleksi afirmas karna pihaknya belum mengetahui berapa banyak yang dinyatakan lulus dalam seleksi afirmasi ini.
Menurutnya, hingga saat ini pihaknya masi menunggu Surat Keputusan (SK) dari kementerian sebagai dasar agar pengumuman tidak memicu polemik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Muhammad Tahir Patiran kemudian menjelaskan, pihak Dinas pendidikan tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan kelulusan terhadap seleksi afirmasi. Yang mempunyai kewenangan itu ada pada kementerian.
“Dinas pendidikan hanya sampai pada pengimputan nama untuk masuk dalam mengikuti seleksi afirmasi,” pungkasnya.
Ia pun menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi dan dencanakan hari Rabu bersama-sama akan bertemu dengan Kementerian untuk membahas masalah ini.
“Kami ingin semua proses berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya
