Juarsah Ditetapkan Tersangka, MKMB Lakukan Aksi Tuntut Asas Praduga Tak Bersalah di Gedung DPRD Muara Enim

  • Whatsapp

MATTANEWS.CO, MUARA ENIM – Puluhan masyarakat yang tergabung sebagai Masyarakat Kabupaten Muara Enim Bersatu (MKMB), lakukan unjuk rasa di gedung DPRD Muara Enim, Rabu (17/2/2021).

Aksi damai tersebut sebagai bentuk penolakan kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Muara Enim.

Bacaan Lainnya

Aksi damai puluhan massa tersebut, dipicu pasca ditetapkanya Bupati Muara Enim Definitif 2021, H Juarsah sebagai tersangka oleh KPK pada senin kemarin di gedung KPK Jakarta.

Kordinator Lapangan (Korlap), Rizano Vivando (Evan) meminta kepada DPR untuk disampaikan kepada pihak berwenang dan berwajib khususnya KPK, agar mendahulukan asas praduga tak bersalah terhadap Bupati Muara Enim, H Juarsah ditetapkanya sebagai tersangka oleh KPK.

“Tolong dengarkan aspirasi kami ini pak untuk disampaikan, jangan ganggu pemimpin kami, biarkan pemimpin kami menyelesaikan tugas, sampai habis masa jabatannya,” ujarnya.

Ia meminta agar jangan korbankan rakyat dengan politisasi di Muara Enim ini, dahulukan kepentingan rakyat dari kepentingan lainnya.

Masyarakat sudah cukup nyaman dan merasakan kebijakan kebijakan kepemimpin Juarsah.

“Dan kami mohon, kepada penegak hukum supaya untuk mempertimbangkan segala tindakannya, meminta kepada pihak berwajib jangan disangkutpautkan kepada beliau terhadap hal hal yang tidak ia lakukan,” ucapnya.

Ia juga menegaskan agar pihak berwenang membiarkan Juarsah terus bekerja untuk masyarakatnya Muara Enim sehingga program pemerintahannya dapat terus dirasakan.

Di tempat sama, Ketua DPRD Muara Enim, Liono Basuki BSc didampingi pihak kepolisian dan sejumlah anggota Dewan menyampaikan, tentunya 11 tuntutan masyarakat Forum MKMB ia terima dan akan ia sampaikan kepada berwenang.

“Setelah kami simak dari tuntutan keinginan masyarakat Forum MKMB ini akan saya sampaikan dan 11 poin tuntutan tersebut akan saya serahkan kepada pihak penyidik yang berwenang,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, terkait pelarangan bagi Ormas luar dan wartawan di luar untuk tidak masuk di Kabupaten Muara Enim, akan dikoordinasikan kepada Kesbangpol dan Kominfo Muara Enim terhadap mekanisme sebagai tupoksi kelembagaan tersebut.

 

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait