MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Jawa Tengah Tahun 2026 yang membahas analisis dan evaluasi kebijakan penegakan serta pengawasan hukum di daerah, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan digelar secara hybrid melalui Zoom Meeting dan diikuti jajaran Kanwil Kemenkum Jambi dari Ruang Rapat Lantai I. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Jonson Siagian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Dina Rasmalita, serta jajaran analis kebijakan.
DSK menjadi forum untuk membahas hasil analisis kebijakan sekaligus memperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan rekomendasi kebijakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan hukum di daerah.
Dalam pembukaan kegiatan, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum menekankan pentingnya analisis dan evaluasi kebijakan yang dilakukan secara sistematis serta berbasis bukti. Hasil analisis diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat dimanfaatkan dalam penyusunan rekomendasi dan penyempurnaan kebijakan hukum.
Salah satu pembahasan utama dalam forum tersebut yakni evaluasi dampak kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
Narasumber dari Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Henry Suliman, memaparkan pelaksanaan kebijakan tersebut dalam mendukung fungsi Majelis Pengawas Notaris.
Pembahasan mencakup aspek kelembagaan, tata kerja, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota, hingga dukungan anggaran dalam pelaksanaan pengawasan terhadap notaris.
Perspektif akademis disampaikan Dr. Kadek Cahya Susila, S.H., M.H., Wakil Dekan Universitas Pancasila. Ia membahas implementasi kebijakan di lapangan serta berbagai aspek yang perlu diperhatikan agar fungsi pengawasan terhadap notaris dapat berjalan efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah Deni Kristiawan menyoroti pentingnya pemanfaatan hasil evaluasi kebijakan untuk mengidentifikasi dampak, kendala, serta kebutuhan penyempurnaan regulasi.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris sekaligus memberikan kepastian hukum dalam proses pengawasan.
Kegiatan kemudian ditutup dengan penyampaian simpulan hasil diskusi. Sejumlah poin yang mengemuka antara lain perlunya penguatan kebijakan terkait Majelis Pengawas Notaris dari sisi kelembagaan, tata kerja, koordinasi, serta dukungan pelaksanaan tugas.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Jambi dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas jajaran dalam melakukan analisis dan evaluasi kebijakan hukum.
Melalui forum tersebut, Kanwil Kemenkum Jambi juga diharapkan dapat memperoleh perspektif dan masukan yang dapat mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, implementatif, serta sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
