MATTANEWS.CO, JAMBI – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Diana Yuli Astuti, mengikuti kegiatan Policy Talks Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Wilayah Tahun 2026, Senin (08/06/2026).
Kegiatan ini juga diikuti Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Jambi secara daring melalui Zoom Meeting, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.
Mengusung tema “Mendorong Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik melalui Peran Strategis Analis Kebijakan di Wilayah”, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik.
Dalam sambutannya, Edison Manik menegaskan bahwa Policy Talks menjadi ruang strategis untuk meningkatkan kapasitas analis kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik yang tepat sasaran, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Pada sesi materi, narasumber Dr. Dian Prima Safitri, S.AP., M.AP., dari Universitas Maritim Raja Ali Haji memaparkan teknik penyusunan policy brief sebagai dokumen ringkas berbasis bukti yang berisi alternatif solusi atas isu kebijakan.
Ia menekankan bahwa policy brief harus disusun secara profesional, ringkas, mudah dipahami, serta menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan dapat diimplementasikan oleh pengambil kebijakan.
Materi selanjutnya disampaikan oleh Widhi Novianto, S.Sos., M.Si., Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI, yang menyoroti pentingnya peran analis kebijakan dalam setiap tahapan perumusan kebijakan publik, mulai dari identifikasi masalah hingga penyusunan rekomendasi.
Usai pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif. Tim BSK Kanwil Kemenkum Jambi turut aktif berpartisipasi dalam menggali teknik penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan berdampak bagi masyarakat.
Kegiatan kemudian ditutup dengan penyampaian closing statement oleh narasumber dan penutupan resmi oleh panitia penyelenggara dari Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau.
