Andrei juga menuturkan, bencana Karhutla menimbulkam kerugian tinggi baik secara kesehatan maupun ekonomi. Dampaknya Kerugian secara ekonomi, ini juga harus kita pahami. “Masa kita tiap tahun begini terus. Karhutla ini jadi ancaman permanen bagi Indonesia, sekaligus juga memperlihatkan negara belum optimal memberikan jaminan kepada masyarakat,” jelas dia.
“Pemerintah harus membuka data, apalagi untuk perusahaan yang tahun 2015, terbukti membakar dan 2019, membakar lagi. Seharusnya, tak ada alasan pemerintah mempertahankan konsesi perusahaan,” tambah Andrei.
Menurutnya, pada tahun 2015, ada banyak perusahaan kena sanksi administrasi karena area mereka terbakar. Sayangnya, pemerintah tak transparan kepada publik mengenai upaya yang sudah dilakukan perusahaan dalam memperbaiki diri. “Pada 2019, areal perusahaan terbakar kembali dan mengulang hal sama dengan penyegelan. Ini seperti mengulang hal sama, seolah lupa. Perlu evaluasi, apakah cukup upaya penyegelan dan gugatan perdata?,” kata Andrei.
