MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Batang Hari di Ruang Rapat Harmonisasi Gedung Utama Lantai 2 Kanwil Kemenkum Jambi, Rabu (20/05/2026).
Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Dina Rasmalita dan dihadiri Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari Safri, Direktur RSUD Haji Abdoel Madjid Batoe dr. Ibnu, Kepala Bidang Baperida Darmianto, Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Amir, tim perancang dan analis hukum, serta Tim Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Jambi.
Dalam arahannya, Dina Rasmalita menegaskan bahwa proses pengharmonisasian merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah guna memastikan setiap regulasi memiliki keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi dan memberikan kepastian hukum.
“Pengharmonisasian menjadi bagian penting untuk memastikan rancangan peraturan yang disusun pemerintah daerah benar-benar selaras, baik dari aspek substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut dibahas empat Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari, yakni Peraturan Internal RSUD Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari, perubahan pedoman penyelenggaraan pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027, serta perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
Pembahasan difokuskan pada sejumlah aspek penting, di antaranya kesesuaian substansi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, sinkronisasi kebijakan pelayanan sosial, keselarasan arah pembangunan daerah, serta kesinambungan dokumen perencanaan daerah.
Selain itu, setiap rancangan juga ditelaah dari sisi harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi agar tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.
Melalui kegiatan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Jambi menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerintah daerah menghasilkan produk hukum yang berkualitas, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Hasil pengharmonisasian selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan substansi dan redaksional sebelum diproses lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
