MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi turut berpartisipasi dalam Forum Komunikasi Kebijakan (Policy Talks) yang mengangkat tema Strategi Penguatan Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Provinsi Banten, yang digelar secara daring melalui Zoom pada Senin (27/4/2026).
Kegiatan ini diikuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Dina Rasmalita, bersama Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Jambi. Forum ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat kapasitas aparatur, khususnya di bidang analisis kebijakan publik yang adaptif dan berbasis data.
Policy Talks dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten. Dalam sambutannya disampaikan bahwa forum ini merupakan sarana penting untuk mendorong peningkatan kualitas perumusan kebijakan melalui pertukaran wawasan dan pengalaman antar pemangku kepentingan.
Sebagai narasumber utama, Widhi Novianto memaparkan materi terkait pengantar analisis kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan proses sistematis dalam mengkaji permasalahan publik guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata.
Lebih lanjut disampaikan, dalam setiap tahapan kebijakan, pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) menjadi faktor penting. Siklus kebijakan publik yang meliputi identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam paparannya, Widhi juga menekankan peran strategis analis kebijakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Menurutnya, analis kebijakan dituntut tidak hanya memiliki kemampuan analitis yang kuat, tetapi juga keterampilan komunikasi serta pemahaman kontekstual terhadap isu-isu publik yang terus berkembang.
Kegiatan berlangsung tertib dan kondusif serta diikuti dengan antusias oleh seluruh peserta. Diskusi interaktif yang terjadi turut memperkaya pemahaman dan memberikan ruang bagi peserta untuk mengklarifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam praktik analisis kebijakan di lapangan.
Melalui keikutsertaan dalam forum ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya analis kebijakan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
