MATTANEWS.CO, JAMBI – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, mengikuti kegiatan Zoom Entry Meeting Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2026, Selasa (12/05/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum.
Pelaksanaan entry meeting ini merupakan bagian dari penjaminan kualitas terhadap hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2026.
Kegiatan tersebut mengacu pada sejumlah regulasi terkait pengawasan internal pemerintah, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum.
Acara dibuka langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo, yang menegaskan pentingnya penguatan sistem pengendalian intern pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Melalui kegiatan penjaminan kualitas tersebut, seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan SPIP secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam kegiatan itu, Kakanwil Kementerian Hukum Jambi bersama jajaran mengikuti pemaparan terkait mekanisme penjaminan kualitas, tahapan evaluasi, hingga indikator maturitas penyelenggaraan SPIP yang menjadi fokus pengawasan tahun 2026.
Selain menjadi sarana evaluasi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai forum koordinasi dan penguatan pemahaman bagi seluruh unit kerja terkait penerapan SPIP terintegrasi di lingkungan Kementerian Hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, menegaskan bahwa penerapan SPIP yang optimal menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Penerapan SPIP yang baik akan memperkuat pengendalian internal organisasi, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta meminimalisir potensi risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,” ujar Jonson Siagian.
Ia juga menegaskan komitmen Kanwil Kementerian Hukum Jambi untuk terus mendukung penguatan sistem pengendalian intern pemerintah secara terintegrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, transparan, dan akuntabel.
