“Tapi, tentunya kalau sudah Sekda yang menangani sebagai Ketua Tim TPAD (tim anggaran pemerintah daerah), kalau perintahnya kepada kita sebagai pelaksana teknis (untuk) ambil kebijakan, tentunya kegiatan ini (penanganan PMK) harus kita laksanakan,” urai Edi.
“Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran sudah koordinasi dengan Tim Anggaran supaya terjadi pergeseran (anggaran), mulai dari Bappeda, Bakeuda, dan Inspektorat. Karena gak mungkin dia (Sekda) menyuruh kita melaksanakan (penanganan PMK) dengan swadaya terus. Karena anggaran ini bukan tanggung-tanggung, harus setiap hari ke lapangan,” tambah Edi.
Selain itu, Edi menyatakan bahwa, kegiatan penanganan PMK tidak hanya di Dinas Pertanian saja, melainkan turut melibatkan TNI-Polri hingga BPBD di Kota Padang Sidempuan. Kemudian, pada pelaksanaan vaksinasi PMK terhadap hewan ternak juga pihaknya melibatkan Dinas Perhubungan serta Satpol PP.
“(Maka) untuk sementara (anggaran penanganan PMK) sampai saat ini masih kebijakan,” aku Edi.
