Reporter : Mateus Tekege
DOGIYAI PAPUA, Mattanews.co– Ketua Dewan Adat Daerah Dogiyai mewakili wilayah Meepago menolak dengan tegas otonomi khusus jilid II yang sedang berbincang – bincang oleh petinggi negera tersebut.
Menurut ketua lembaga dewan adat daerah kabupaten Dogiyai GERMANUS GOO, Menuturkan ‘penawaran Otsus Plus kah viruskah, gula-gula mentos kah pahit kah manis kah itu semua untuk apa kepada siapa dan buat apa?’.
Kami Rakyat wilayah meepago sudah sampaikan usulan ke Lembaga Curtural Otsus juga adalah MRP pada tahun 2019 saat reses di Paniai mewakili Wilayah Meepago, kan suara rakyat sudah jelas bahwa “seluruh rakyat wilayah Meepago- Papua meminta kepada pemerintah pusat bahwa “Jika masa OTSUS berakhir maka Haknya Harus Turunkan Ke Rakyat Papua”.
Berikut Isi Pesan Rakyat Meepago, Papua melalui dewan adat daerah kabupaten Dogiyai adalah sebagai berikut :
- Apabila masa Otsus berakhir maka, Selanjutnya hak menentukan aspirasinya turunkan kepada kami Rakyat Papua sendiri.
- Dari situ baru lanjut atau tidak kami akan jawab.
- Hak menerima dan menolak Otsus jilit II itu bukan di tangan Pejabat Papua, entah itu DPRD, Bupati, MRP,DPRP dan atau Gubernur. Karena atas kebijakan pemerintah akan dialami oleh kami rakyat Papua sendiri. Sementara pejabat akan berdansa diatas darah kami, Penderitaan kami dan kedukaan kami.
- Kami rakyat juga mendesak kalau pejabat Papua tidak mendorong aspirasi penolakan otsus jilid II maka, Sepenuhnya menyerahkan kepada rakyat untuk Penentuan Nasib Sendiri bagi Rakyat Papua “REFERENDUM”.
- Mengapa kami katakan demikian? Ya, karena itu solusi Konflik Politik yang mana tak henti bertahun-tahun di Papua. Dan itu adalah solusi penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Papua.
- Mengapa kami katakan Demikian? Ya, karena ‘OTSUS Adalah Alat Tukar dan Tawaran Politik Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Papua’.
- Jadi kami segenap rakyat Papua tidak minta OTSUS atau tawaran dalam bentuk apapun dari pemerintah pusat. Jelas ketua Dewan Adat Daerah Dogiyai mewakili wilayah meepago
Sementara, Sekertaris Umum dewan adat Daerah Dogiyai mewakili meepago, Alexander Pakage menegaskan, Otsus itu hanya membawah malapetaka bagi kami rakyat kecil di Papua. Otsus itu adalah awal penghancur semua segi kehidupan orang Papua; Otsus itu alat pelemah dan penjajahan secara halus, cecer dan luluh, yang pada intinya Otsus itu awal predator Penghancuran Orang Asli Papua di Papua.
“Pentinggi Negara di pusat jangan pernah mempermainkan Orang Papua untuk mau memanfaat Kekayaan alam Papua. Jangan bernafsu tinggi. Memang kamu nafsu karena Papua itu bagaikan cewe yang cantik dan manis, karena semua Kekayaan berlimpah, emas dan perak bagaikan susu dan madu melimpah ruah itu mau eksplotasi dan balik menawarkan uang melalui Otsus, sehingga kami pemilik SDA dengan tegas menolak Otsus Jilid II itu. Karena kekayaan SDA itu TUHAN ALLAH kasih bagi Orang Papua,”jelasnya, Minggu (26/7/2020).
“Petinggi Negara atau Konglomerat – konglomerat dan Jenderal-Jenderal di Jakarta sedang berjuang keras dan bermain melalui Elit Politik Papua meloloskan Otsus Jilid II itu kami sudah mengetahuinya,”ujarnya.
“Jalan menuju Keuntungan dan kesuksesan dalam bidang Ekonomi. Dengan memanfaatkan atas Nama Pembangunan, Pengamanan dan Kesejahteraan tanpa bukti yang jelas. Membangun dan merehap serta memperbesar dan memperluas Bal-bal, Diskotik, tempat pijat dll yg intinya adalah predator pemusnahan Orang Papua-Ras Melanesia. Memperbesar dan memperluas medan Penjajahan dan Penindasan Orang Papua atas Nama Pengamanan Teritori Kedaulatan NKRI di Papua,”terangnya.
“Karena memang kalau Otsus perpanjang berarti : Rakyat tetap di jajah dan di aniaya, di teror, di intimidasi, di tabrak, di bunuh secara gelap dan terang dengan taktik OTK, diracuni, di Siksa di penjarahkan dll,”jelasnya
Mengingat beberapa hal yg intinya jalan menuju pemusnaan etnis Melanesia di Negeri Cenderawasih dengan Alat Menjaga Teritori kedaulatan NKRI, melalui fasilitas OTSUS, maka dengan keras kami Tolak OTSUS Jilid II Itu. KAMI Tolak,Tolak dan Tolak penentuannya turunkan ke Rakyat Papua sendiri yang menentukan.
“Yang kami tuntut hari ini adalah turunkan Jajak Pendapat (REFERENDUM di PAPUA agar kami bisa menentukan Nasib Hidup dan Hak Politik kami),”tegasnya.
Editor : Poppy Setiawan
