Dia menilai, koordinasi yang lemah antara gugus tugas dan perangkat daerah Pemkab OKI hingga tingkat desa, tidak disertai dengan upaya untuk membangun komunikasi dan informasi di lingkungan internalnya sendiri.
Ia mengungkapkan, keluhan sejumlah kepala dinas dimana mereka harus manuver terlebih dulu mencari dana talangan guna melakukan penyemprotan disinfektan.
Di tengah pergeseran anggaran untuk penanganan wabah virus Covid-19, dia menilai seharusnya menjadi tanggungan gugus tugas dalam mempersiapkan kebutuhan dasar pencegahan. Seperti cairan disinfektan, masker dan lain sebagainya.
“Kondisi ini, tentu bertolak belakang dengan keinginan pemerintah pusat dalam pembentukan gugus tugas daerah. Dengan kewenangan mengatur SDM dan kemampuan dana, gugus tugas seharusnya lebih garang bertindak,” ungkapnya.
Dikatakan Harry, respon pemerintah yang cepat, akurat dan bertanggung jawab justru akan berdampak positif karena akan memulihkan kepercayaan publik.
Ketertutupan informasi, kata dia, justru akan memberikan sinyal dan arah yang keliru untuk publik.
