MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyita sebanyak 44 objek berupa tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp286,27 miliar. Penyitaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Tehnology dan PT Maxima Inti Finance periode 2012-2016.
Dari total aset yang disita, sebanyak 38 objek berada di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) dengan nilai mencapai Rp24,26 miliar. Sementara enam objek lainnya tersebar di sejumlah daerah, yakni Jakarta Selatan, Kabupaten Bener Meriah, Kota Tangerang, dan Kota Depok.
Kabagops Kortastipidkor Polri, KBP Ahmad Yusuf Afandi SH SIK MM, mengatakan penyitaan dan pemasangan plang terhadap aset tersebut telah dilakukan secara bersamaan sejak pekan lalu hingga Kamis (12/11/2026).
“Sejak minggu lalu hingga Kamis, 12 November 2026, penyidik telah melakukan penyitaan dan pemasangan plang secara bersamaan di beberapa lokasi di Aceh dan Sumatera Selatan. Kegiatan ini mencakup 1 objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dan 38 objek di Sumatera Selatan,” ujar Ahmad Yusuf.
Dia menjelaskan, khusus di Sumsel, aset yang disita terdiri dari tiga bidang tanah di Kota Palembang dengan nilai sekitar Rp3,93 miliar. Kemudian enam objek di Kota Prabumulih senilai Rp7,08 miliar serta 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir dengan nilai mencapai Rp13,25 miliar.
“Di Sumatera Selatan, terdapat 38 objek sitaan dengan nilai sekitar Rp24,27 miliar. Rinciannya, tiga bidang tanah di Kota Palembang senilai sekitar Rp3,93 miliar, enam objek di Kota Prabumulih senilai sekitar Rp7,08 miliar, dan 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir senilai sekitar Rp13,25 miliar,” jelasnya.
Ahmad Yusuf menegaskan, pemasangan plang tersebut merupakan penanda bahwa aset telah berstatus sitaan dan menjadi bagian dari upaya penyidik mengamankan barang yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi tersebut.
“Pemasangan plang menandai status sitaan aset. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan aset selama proses hukum. Nilai Rp286,27 miliar tadi adalah nilai aset yang disita. Adapun pemulihan kerugian negara akan mengikuti proses hukum perkara ini,” katanya.
Berawal dari Pembiayaan Bermasalah
Lebih lanjut, Ahmad Yusuf menerangkan, perkara ini bermula dari pemberian fasilitas pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Tehnology. Dalam prosesnya, penyidik menduga pemeriksaan terhadap calon penerima pembiayaan serta penilaian risiko tidak dilakukan sesuai ketentuan.
Akibatnya, pembiayaan tersebut mengalami kemacetan dan menyisakan kewajiban pembayaran sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat.
Selanjutnya, LPEI kembali memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Maxima Inti Finance. Namun, penyidik menduga pembiayaan baru tersebut digunakan untuk menutupi kondisi pembiayaan sebelumnya yang telah bermasalah, termasuk kewajiban PT Duta Sarana Tehnology, sehingga seolah-olah masih dalam kondisi lancar.
PT Maxima Inti Finance diketahui menerima total pembiayaan sebesar 47,5 juta dolar Amerika Serikat. Dana tersebut dicairkan sebanyak 17 kali dalam tiga tahap.
“Dalam proses pencairan, penyidik menduga dokumen dan jaminan yang menjadi persyaratan tidak diperiksa secara cermat. Pada akhirnya, perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya kepada LPEI,” ungkap Ahmad Yusuf.
Enam Orang Jadi Tersangka
Dalam penanganan perkara ini, penyidik menggunakan dua laporan polisi tertanggal 22 Januari 2025. Sejauh ini, enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Lima tersangka berasal dari unsur LPEI, masing-masing berinisial FH, NH, DSD, IS, dan AS. Sementara satu tersangka lainnya berinisial DM merupakan Direktur Utama PT Maxima Inti Finance saat peristiwa yang sedang disidik berlangsung.
Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tertanggal 4 September 2025, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai USD43.617.739,13 atau sekitar 43,62 juta dolar Amerika Serikat.
Ahmad Yusuf menambahkan, penyidik masih terus melakukan penelusuran terhadap aset-aset lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mendukung upaya pemulihan kerugian keuangan negara.
“Selanjutnya, penyidik akan terus menelusuri aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara ini untuk mendukung upaya pemulihan kerugian negara. Dalam penanganan perkara ini, Polri tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan hak setiap tersangka,” tandasnya.
