Korupsi Pengadaan Batik untuk Perangkat Desa, Oknum PPK Jadi Tersangka

“Atas perbuatannya tersangka (BP) diancam dengan pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Dan Subsidiair : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana,

Untuk tersangka (BP) tersebut langsung dilakukan penahanan di Rutan Kelas I A Pakjo Palembang untuk 20 hari ke depan.

“Dan dalam perkara ini kami juga masih mendalami keterlibatan pihak lainnya, termasuk keterlibatan Kepala Dinas,” tutupnya.

Bagikan :

Pos terkait