MATTANEWS.CO, MEDAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara memperkuat sinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara dalam persiapan Pilkada Serentak 2024.
Langkah ini diwujudkan melalui audiensi terkait pemeriksaan bebas narkotika dan psikotropika bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Pertemuan tersebut dilangsungkan di Kantor BNN Provinsi Sumatera Utara pada hari Jumat (9/8/2024) kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara diwakili oleh Agus Arifin selaku Ketua KPU, didampingi oleh Raja Ahab Damanik sebagai Anggota KPU, serta Maruli Pasaribu dan Agus, masing-masing sebagai Kabag TPP dan Parhubmas serta Kasubbag TPP.
Dari pihak BNN, audiensi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Toga Panjaitan sebagai Kepala BNNP Sumut, Ali Machmud sebagai Kabid Pemberantasan dan Intelijen, serta beberapa kepala BNNK dari wilayah Sumatera Utara.
Audiensi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap pasangan calon yang mendaftar dalam Pilkada Serentak 2024, khususnya untuk Pilgub Sumut, benar-benar bebas dari pengaruh narkotika dan psikotropika.
Toga Panjaitan menyatakan komitmennya dalam mendukung KPU Sumatera Utara untuk menciptakan pemilu yang bersih dan kredibel.
“Pemeriksaan ini penting untuk menjamin bahwa para calon pemimpin daerah kita adalah individu yang sehat secara jasmani dan rohani, bebas dari narkoba, dan layak untuk memimpin Sumatera Utara ke depan,” ujar Toga Panjaitan dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8/2024).
Ketua KPU Sumut, Agus Arifin, menyambut baik dukungan BNN dan menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya KPU dalam menjaga integritas proses pemilu.
“Kita ingin memastikan bahwa masyarakat Sumatera Utara mendapatkan pemimpin yang terbaik, dan bebas dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika adalah syarat mutlak bagi setiap calon,” tegasnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari kerjasama yang erat antara KPU dan BNN dalam memantau serta menjaga integritas calon pemimpin di Sumatera Utara, demi mewujudkan Pilkada yang bersih, transparan, dan berintegritas.
