LembAHtari Aceh Tamiang Pertanyakan Distanbunak Tentang Program Peremajaan Sawit

  • Whatsapp

MATTANEWS.CO, ACEH TAMIANG – Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) menyurati Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Distanbunak) Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, guna mempertanyakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Selasa (16/3/2021).

Bacaan Lainnya

Direktur LembAHtari, Sayed Zainal mengatakan, surat tersebut berisi tentang program PSR yang telah berjalan dari tahun 2018 sampai Maret 2021, yang dikelola Koperasi Wasalam tanpa adanya kejelasan.

“Surat itu berdasarkan hasil monitoring di beberapa titik lokasi pekerjaan peremajaan sawit, program tahun 2018-2019 pelaksanaan koperasi wasalam seluas 1380 hektare,” ungkapnya.

Dikatakan Sayed, mengacu kepada UU Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, patut dilakukan.

“Kita mengetahui, tujuan program peremajaan kelapa sawit adalah untuk meningkatkan produktivitas tanaman sawit milik rakyat dan berkelanjutan serta dengan menggunakan dari bantuan (Hibah) dari Negara, baiknya harus lebih transparan,” ungkap Direktur LembAHtari.

Secara rinci, isi surat tersebut menanyakan tentang sampai bulan Maret 2021 sudah berapa luas pelaksanaan pekerjaan replanting yang dilaksanakan koperasi wasalam dari luasan 1380 ha berdasarkan rekomendasi
teknis yang telah disetujui.

“Hendaknya mereka harus sampaikan, lokasi pekerjaan replanting, mulai dari lokasi, desa, seberapa luas dan perkembangan kerja. Selain itu, biaya anggaran replanting atas nama petani yang belum dikerjakan, sebab sampai sekarang belum ada kejelasan,” ungkapnya.

Menurut Direktur LembAHtari, pihaknya memberikan waktu untuk Kepala Dishutbun Aceh Tamiang, untuk menjawab surat tersebut dalam tempo 6 x 24 jam atau selama 6 hari dari surat yang dikirim pada Senin (15/1/2021) kemarin.

“Tembusan surat, juga kita sampaikan ke Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Kepala BPDPKS Aceh dan Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Aceh serta Ketua Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pemkab Aceh Tamiang dan Ketua Koperasi Wasalam,” tukasnya.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait