Reporter : Reza Fajri
PALEMBANG, Mattanews.co – Lembaga Khusus Pengawas Anggaran (LKPA) Covid-19 Sumsel menggelar konferensi pers terkait hasil investigasi di 18 Kecamatan Kota Palembang tentang bantuan pemerintah kepada masyarakat bertempat Jalan Pipa Reja, lorong harapan VI, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kamis (04/06/2020).
Berdasarkan informasi yang di dapat, LKPA Covid-19 Sumsel menilai bahwa pembagian Sembako untuk masyarakat terbilang lamban dan dari beberapa RT mengatakan bahwa sistem birokrasi terlalu rumit serta pendistribusian yang lama membuat mereka terus ditagih oleh masyarakat, sehingga adanya beberapa perubahan jadwal pendistribusian.
“Terakhir yang menjadi catatan kami adalah warga melaporkan bahwa belum ada bentuk sosialisasi dan edukasi secara langsung dari pihak dinas kesehatan dan juga pemerintah setempat terkait bahaya Covid-19,” ungkap Kordinator LKPA Covid-19 Sumsel Febri Zulian.
Dikatakan Febri, bahwa tata cara pencegahan berkaitan dengan percepatan penanganan Covid-19 dilingkungan mereka, ketika ditanya mereka hanya mengetahui hal tersebut dari televisi dan informasi dari mulut ke mulut saja.
“Langkah selanjutnya kami akan mengadakan zoom meeting sesi pertama pada hari Sabtu, (06/06/2020) sekira pukul 09.00 WIB mendatang, guna membahas anggaran 480 miliyar yang dicanangkan pemerintah kota Palembang, untuk penanganan Covid-19,” jelasnya.
Ditempat yang sama, pihaknya juga akan mengadakan sesi kedua dengan menghadirkan seluruh stake holder terkait untuk mengevaluasi hal tersebut, bila perlu pecat kepala dinas dalam gugus tugas yang tidak bisa bekerja dengan baik dan maksimal selama pandemi ini terjadi.
“Jika benar ada hak prikehidupan buat mereka dari anggaran pandemi Covid-19 Kota Palembang yang sangat besar senilai 480 M, dan diduga 39 M sudah dialokasikan ke Rumah Sakit/Dinas kesehatan (Dinkes) serta 441 M dialihkan ke Dinas Terkait,” tutupnya.
Sementara Itu, Sekretaris LKPA Covid-19 Sumsel Fini Arya menambahkan, pihaknya mendesak Tim Gugus Tugas Kota Palembang untuk di evaluasi karena terjadi carut marut dalam pelaksanaan penanganan Covid-19 di sektor bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid,” ujarnya.
“LPKA Sumsel mendesak untuk di evaluasi hampir seluruh dinas-dinas terkait, terkhusus dinas sosial kota Palembang yang bekerja tidak maksimal, sehingga banyak sekali muncul polemik-polemik di masyarakat,” tegasnya.
Lanjut Fini menambahkan, pihaknya juga mendesak untuk evaluasi terhadap Dinas kesehatan, karena belum optimal dalam menyediakan fasilitas kesehatan untuk merawat warga yang tergolong dalam orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pemantauan (PDP) maupun yang positif, seperti hasil temuan di RS Bari dari 40 tempat tidur yang akan ditingkatkan.
“Baru 10 yang bisa digunakan dan menyebabkan kesulitan tenaga medis serta masyarakat yang akan dirawat terdampak Covid, sehingga sampai bulan Juni pun tidak ada langkah kongkrit untuk percepatan mengoptimalkan fasilitas kesehatan di RS Bari tersebut,” pungkasnya.
Editor : Anang
