Magrizan mengatakan jika dari awal dirinya sangat tidak setuju dan selalu mengkritisi kebijakan Bupati Bangka yang merekrut tenaga kontrak secara masif, apalagi dilakukan secara tidak transparan.
“Dari awal kepemimpinan Bupati Mulkan jumlah tenaga kontrak meningkat drastis, dari yang hanya berjumlah 2.150 sampai sekarang ini sudah mencapai 3000an lebih, ditambah dgn jumlah GTT/PTT. Konsekwensinya terhadap anggaran daerah sampai hari ni sekitar 90 milyar anggaran APBD tahun 2020 yang lalu terserap untuk menggaji tenaga kontrak tsb,” bebernya.
Tidak itu saja, menurut Magrizan sedari awal dia sudah mengawasi dan mengkritisi kebijakan tersebut bahkan melalui komisi 1 DPRD Bangka telah memanggil kepala badan kepegawaian /BKPSDMD untuk menanyakan langsung terkait hal tersebut sebagai wakil pemerintah daerah di bidang kepegawaian.
“Sudah jadi rahasia umum peningkatan jumlah tenaga kontrak secara drastis ini merupakan balas jasa politik kepala daerah kepada relawan, simpatisan, maupun pendukung nya dulu pasca pelaksanaan Pilkada 2018 lalu. Sehingga dilakukan secara masif dan mengabaikan aspek transparansi dan profesionalitas.
Sehingga baru terasa setelah 2.5 tahun masa kepemimpinannya bahwa jumlah honorer/tenaga kontrak yang besar sangat membebani anggaran daerah sehingga sulit utk melakukan prioritas kebijakan pada sektor lainnya mengingat anggaran APBD Kab.Bangka sangat terbatas,” tandasnya.
