Oleh : Dr. Ardiyan Saptawan, MSi
Hukum alam mengajarkan kepada manusia bahwasanya matahari itu terbit dari sebelah Timur Bumi, namun siring dengan itu hukum alam juga mengajarkan kepada kita bahwa sinar matahari belum tentu dapat langsung menyinari bumi dengan sempurna. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kesempurnaan sinarnya sampai ke bumi, ada awan yang menggantung di langit, ada petir yang hadir saat hujan turun, ada pepohonan rindang yang menutupi sinarnya, atau ada gedung yang menghalangi karena tingginya. Dibalik itu ada juga manusia yang memang sengaja menghindari sinarnya dengan berlindung dibalik gedung dan pepohonan. Namun pepatah mengatakan setiap panggung ada akhirnya, setiap selesai malam pasti akan terbitlah siang. Di antara kedua titik ekstrim itu selalu ada wilayah transisi. Begitulah perumpamaan bergulirnya pembangunan di Indonesia.
Indonesia sebagai sebuah negara yang besar dan mempunyai sejarah perjuangan yang panjang dalam meraih kemerdekaan tentunya membangunnya tidak semudah membalikkan tangan. Beban besar menggantung dipundak para pemimpin bangsa karena negara ini sangat memiliki ciri demografi dan geografi yang sangat heterogen yang diisi dengan penduduk terbesar nomor 5 di dunia yang pada tahun 2020 tercatat sejumlah 269,6 juta jiwa (jumlah penduduk laki-laki 135,34 juta jiwa, lebih banyak dibanding perempuan yang hanya 134,27 juta jiwa) menghuni 17.491 pulau.
Dalam keadaan seperti itu harus menyusun strategi pembangunan yang seimbang dengan kemampuan anggaran, sumber daya manusia, dan kemampuan menggali dan mengolah sumber daya alamnya. Pilhan strategis untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur merata di seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945 tidaklah mudah dibuat karena pemerintah harus pandai mengolah banyaknya aspirasi dan cita-cita masyarakat yang minta diwujudkan bertemu dengan keterbatasan waktu, anggaran, dan jangkauan kemampuan pemerintah dalam sistem manajemen pembangunan yang selalu berkejaran dengan kecepatan perkembangan teknologi dan kemampuan anak bangsa menguasainya.
Matahari pasti terbit dari sebelah timur, begitulah ibarat maraknya pembangunan sekarang di Papua yang posisinya berada di Sebelah Timur Indonesia. Setelah melalui dinamika variasi gaya manajemen pemerintahan yang berganti-ganti dalam atmosfir politik pemerintahan Indonesia saat ini, dalam masa pemerintah Presiden Jokowi, Papua menampakkan sinarnya seperti matahari di tengah hari. Dengan program pembangunan infra struktur yang proporsional sejak masa periode pemerintahan Presiden Jokowi yang pertama (2014-2019) maka dalam pemerintahan keduanya (2019-2024) ini Papua mulai siap infrastrukturnya membedah wilayah-wilayahnya yang selama ini belum terjamah seiring dengan bertambahnya pembangunan infdrastruktur di wilayah Indonesia lainnya.
Dengan berlandasan janjinya dalam Nawacita Presiden Joko Widodo, menjadikan Papua sebagai salah satu daerah yang menjadi titik fokus pembangunan. Berbagai infrastruktur dihadirkan sebagai langkah nyata memperkuat perekonomian masyarakat Papua.
Ada 5 infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah dalam membangun Papua yaitu 1) Proyek jalan trans Papua sepanjang 4.330,07 kilometer yang menghubungkan provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua dan membentang dari kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Merauke di Provinsi Papua Proyek jalan trans Papua sepanjang 4.330,07 kilometer yang menghubungkan provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua dan membentang dari kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Merauke di Provinsi Papua ; 2) Jembatan Panjang Hamadi-Holtekam yang merupakan jembatan pertama di Indonesia yang didesain dengan tujuan wisata karena menjadi pintu gerbang yang berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini sekaligus berfungsi memudahkan masyarakat yang akan ke kawasan Koya atau Arso yang merupakan wilayah pengembangan industri di masa depan ; 3) Ada 6 infrastruktur Kelistrikan di Papua dan Papua Barat, diantaranya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Orya Genyem 2×10 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2×1 25 MW, Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilovolt Genyem-Waena-Jayapura sepanjang 174,6 kilo meter sirkit.
Selain itu Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt Holtekamp-Jayapura sepanjang 43,4 kilo meter sirkit, Gardu Induk Waena-Sentani 20 Megavolt Ampere dan Gardu Induk Jayapura 20 Megavolt Ampere ; 4) Bandara Internasional Sentani yang berjarak 40 km dari pusat Kota Jayapura yang merupakan bandara terbesar di Papua sebagai peningkatan status dengan peningkatan fasilitasnya dari bandara kelas I ; 5) Pembangunan Jalan Perbatasan Indonesia – Papua Nugini dari Merauke hingga Jayapura di Provinsi Papua sepanjang 1.098 km yang meliputi satu ruas jalan perbatasan yang dikerjakan adalah Jalan Oksibil–Towe Hitam–Ubrup–Jayapura sepanjang 5,52 km.
Lima pembangunan infrastruktur ini seperti petir dalam gemuruh hujan, dia melintas dan menyengat potensi-potensi pembangunan papua yang dilewatinya sekaligus membuka wilayah-wilayah yang masih ketinggalan sehingga terbuka untuk dieksplorasi bagi kemakmuran rakyat sekitarnya. Matahari itu sudah menerangi sisi-sisi Papua yang masih temaram sehingga siap melimpahkan kekayaannya untuk kesejahteraan rakyat.
Keadaan ini sekaligus membuat suatu catatan bahwa Papua sekarang sangat siap mengimbangi pertumbuhan pembangunan saudaranya yang berada di Indonesia bagian Barat dan Tengah. Hal ini ditunjukkan dari dampak pembangunan infrastruktur tersebut yang menyebabkan selain terbukanya daerah di sekitarnya sehingga potensi ekonomi yang selama ini terpendam menjadi dapat dieksplorasi, juga memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta mengurangi biaya kemahalan dalam distribusi sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.
Sinar Matahari yang sudah terang benderang di Timur ini sekarang menjadi tantangan bagi seluruh Bangsa Indonesia. Keadaan alam sudah tidak lagi menjadi halangan. Tenaga listrik sudah tersedia. Kebijakan politik sudah mengakomodir aspirasi masyarakat papua yaitu dengan adanya reformasi struktur pemerintahan ortonomi khusus dan pemekaran wilayah Papua menjadi 2 provinsi. Kebijakan birokrasi perizinan pun sudah luwes dan efektif. Tinggal sekarang bagaimana kita memanfaatkannya secara efektif, efisien, dan ekonomis sehingga menjadi energi kebangkitan kemakmuran tidak saja bagi masyarakat Papua tetapi juga dampaknya bagi seluruh Bangsa Indonesia.
Dr. Ardiyan Saptawan, MSi, Lektor Kepala (Associate Professor) pada FISIP Universitas Sriwijaya dan Sekretaris LP3MP Unsri.
