MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Permasalahan pangan terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan Sumsel. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan di wilayahnya masing-masing.
Hal itu disampaikannya dalam peringatan Hari Pangan Sedunia dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2023. Tito meminta Pemda menjaga inflasi di daerahnya masing-masing meski saat ini masih stabil.
“Inflasi nasional saat ini 2,28 persen, tapi jangan happy dulu meskipun angkanya relatif terjaga dan sesuai target pemerintah. Masalah pangan ini penting, makanya saya minta angka proxy dibuat mingguan melalui IPH (indeks perkembangan harga) agar kelihatan daerah yang inflasinya tinggi dalam kurun waktu tertentu,” ujar Tito.
Tito menyebut, penyumbang inflasi saat ini adalah harga beras, gula pasir dan cabai rawit. Tahun lalu, disebabkan kenaikan BBM.
Untuk itu, ia meminta 215 Pj Gubernur dan Pj Bupati/Walikota untuk serius menangani inflasi. Dalam penjelasannya, Tito juga menyebut saat ini Indonesia dilanda elnino, dimana puncaknya pada Oktober – November.
“Hampir semua daerah lumbung padi kena dampak elnino. Sehingga saya minta untuk menjaga pasokan beras di daerahnya masing-masing,” tegas Tito.
Beberapa langkah strategis harus dilakukan, seperti intervensi beras dalam bentuk bantuan pangan gratis kepada 21,5 juta KPM (keluarga penerima manfaat) secepatnya digulirkan.
Kedua, melakukan langkah penstabilan harga dan distribusi, salah satunya melalui skema kerjasama dengan Bulog. Terakhir, melalui gerakan pangan murah dengan subsidi pemerintah.
“Pemda saya minta melakukan gerakan yang sama, jangan andalkan intervensi pusat. Seperti menggunakan dana reguler dari dinas-dinas atau dari BTT (belanja tidak terduga). Terkait ini, saya sudah bikin surat edaran untuk penggunaan BTT dalam penanganan inflasi,” ungkap Tito.
Terakhir, Tito menyebut penanganan inflasi menjelang Pemilu 2024 bakal teratasi. Dimana pada saat itu akan banyak kontestan yang membagi-bagikan kebutuhan pangan dan sembako.
“Akan sangat membantu masyarakat ketika Pemilu nanti digelar,” tukasnya.
Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni dalam laporannya kepada Mendagri menyebut, inflasi di Sumsel saat ini 2,28 persen (yoy), menyamai angka nasional. Secara umum, harga-harga bahan pangan di Sumsel cukup stabil, kecuali beras yang mengalami kenaikan.
“Bahkan, harga daging dan telur mengalami penurunan. Telur di kita juga surplus sampai dengan 3.680 ton dan dikirimkan setiap minggu ke Banten dan DKI Jakarta 892 ton,” ujarnya.
Fatoni menyebut, kenaikan harga beras juga dipengaruhi cuaca dan stok yang perlu diperbaiki. Mengatasi itu, Pemprov Sumsel bersama stakeholder melakukan berbagai upaya. Seperti gerakan pangan murah (GPM) yang telah dilakukan 13 kali pada tahun ini.
“Dari target 19 kali kegiatan GPM, kita sudah melaksanakam 13 kali GPM. Masih sisa enam kegiatan GPM lagi yang dilakukan hingga Desember mendatang,” ungkap Fatoni.
Dirinya juga meminta seluruh Pemda melaksanakan GPM untuk menekan inflasi. Masyarakat juga diminta untuk melaksanakan gerakan mandiri pangan dengan menanam sendiri di pekarangan atau pot sesuai kebutuhannya.
Pihaknya, juga menghadirkan Toko Kepo (Kebutuhan Pokok) yang menjual berbagai kebutuhan bahan pangan dengan harga lebih murah. Selain itu, refocusing anggaran juga harus dilakukan Pemda untuk menekan inflasi.
Fatoni juga menyampaikan, dari target penyaluran Bulog di Sumsel dan Babel sebanyak 31 ribu ton beras SPHP (stabilisasi pasokan harga pangan), telah disalurkan sebesar 29 ribu ton. Masih tersisa 2 ribu ton. Ia menilai stok itu kurang dan minta alokasi tambahan untuk Sumsel.
“Mohon ditambahkan untuk menekan kenaikan harga beras di Sumsel,” tukasnya.
