Merasa Dikriminalisasi, Mularis Djahri Kirim Surat Pengaduan ke Mabes Polri

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Mantan Calon Walikota Palembang, Mularis Djahri mengirimkan surat pengaduan kepada Kepala Divisi Propram Mabes Polri. Pengaduan itu telah dikirimkan pada 12 Agustus 2022.
Isinya, permohonan pengawasan dan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan dalam proses penyidikan Laporan Polisi No LP/A/216/XII.292:1/SPKT.Ditreskrimsus Polda Sumsel.
Sebagai komisaris PT Campang Tiga, Mularis Djahri telah dituduh melakukan dugaan tindak pidana “secara tidak sah” mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan di areal perkebunan tebu PT LPI.
Lahan itu di wilayah Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur. Dan PT Campang Tiga merupakan pemegang sah izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit seluas 12.000 ha yang berada di Desa Campang Tiga llir, Kecamatan Cempaka, OKU Timur.
Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 232/KPTS/693/1/2004, tertanggal 21 Juli 2004 dan Perpanjangan lzin Lokasi Nomor 422 Tahun 2007, tertanggal 6 Desember 2007 yang terletak di Desa Campang Tiga llir.
Mularis juga menyayangkan atas penyitaan uang PT Campang Tiga yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumsel terkait kasus yang membelitnya.
Kuasa Hukum Mularis Djahri, Alex Noven mengungkapkan klien kita menyayangkan dengan penyitaan yang dilakukan pihak polisi atas uang perusahaan sebesar Rp21 miliar, akibatnya perusahaan tidak bisa berproduksi.
Bahkan dampaknya juga berimbas pada pekerja yang tidak mendapatkan upah yang mencapai lebih kurang 1.000 orang pekerja, sehingga terancam PHK untuk pekerjanya.
“Dari informasi yang kita dapatkan ada sekitar Rp21 Miliar yang merupakan uang perusahaan yang disita dari rekening perusahaan PT Campang Tiga,” katanya, Selasa (16/8/2022).
Ia juga menjelaskan, bahwa laporan yang membuat kliennya ditahan merupakan model A yang berarti polisi yang melaporkannya, sedangkan untuk informasi yang bahwa LPI tidak membuat laporan mengenai hal itu.
Dalam hal ini, polisi menjerat kliennya menggunakan Undang-undang tentang perkebunan terkait lahan PT LPI yang diduga diserobot. Akan tetapi, menurutnya yang tidak masuk akal hingga saat ini dari PT LPI sendiri tidak ada laporannya.
“Artinya tidak ada masalah, oleh sebab itu klien kami merasa dikriminalisasi dan terzolimi di tambah lagi anaknya yang tua Hendra Saputra juga ikut di tangkap,” pungkasnya.
Bagikan :

Pos terkait