Lanjut Apriyadi, komitmen dan kegetolan untuk menuntaskan illegal drilling baru dan illegal refinery ini juga telah menjadi atensi Presiden RI Joko Widodo.
Sesuai arahan Presiden, kedepan diharapkan penataan sumur yang dikelola masyarakat dapat diberikan payung hukum yang baik agar memberikan manfaat untuk masyarakat dan Daerah.
“Tentu kita harus terus maksimal dan tak lelah untuk menuntaskannya, ini demi menjaga lingkungan Muba tidak rusak,” tegasnya lagi.
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel Anggono Mahendrawan mencatat saat ini terdata ada ribuan sumur minyak di Kabupaten Muba yang dikelola masyarakat. “Ke depan kita targetkan tidak ada lagi sumur baru dan zero illegal refinery di Muba,” harapnya.
Lanjutnya, dengan kolaborasi berbagai pihak serta dengan tegas instruksi Presiden RI Joko Widodo tentu lingkungan dapat tertata baik serta dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Muba.
“Kami apresiasi Pemkab Muba dan Pj Bupati Apriyadi yang memiliki komitmen untuk menuntaskan persoalan ini,” ucapnya.
