Pasca Digeledah KPK, Perusahaan Kontraktor Ini Masih dibolehkan Mengikuti Tender di Ciamis

  • Whatsapp
Ilustrasi korupsi
Ilustrasi korupsi

MATTANEWS.CO, CIAMIS – Salah satu Perusahaan Kontraktor besar yang namanya cukup dikenal yakni PT PRAWASTA, usai digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 Desember 2020 lalu, masih bisa mengikuti lelang atau tender proyek pengadaan barang dan jasa di Ciamis.

Perusahaan yang bermarkas di Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat (Jabar) ini, diketahui digeledah lantaran keterkaitan dugaan kasus tindak pidana Kurupsi (Tipikor) suap pada pekerjaan Dinas PUPR Kota Banjar.

Bacaan Lainnya

Diketahui dari pemberitaan Mattanews.co sebelumnya, dugaan kasus tipikor yang melibatkan Herman yang merupakan mantan Walikota Banjar Periode 2008-2013, hingga kini status kasus tersebut tengah melalui tahap pemeriksaan dan sedang di proses oleh KPK. Bahkan, dari surat panggilan resmi dari KPK Herman sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Berdomisili di Ciamis, PT PARAWASTA masih bisa mengikuti lelang tender di Ciamis. Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Pembangunan Tino Armyanto saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Watsapp, Jum’at (22/1/2021).

“Kan Perusahaan itu bukan tersangkanya, dan tersangka utama pun belum divonis oleh pengadilan. Jika belum ada keputusan dari pengadilan, atau ada ketetapan blacklist dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) maka belum dianggap tersandung hukum dan boleh mengikuti lelang tender,” ujar Tino.

Seperti diketahui sesuai dengan peraturan pemerintah, pada peraturan pengadaan barang dan jasa, jika ada perusahaan yang sedang mengikuti lelang tender dalam kondisi tersandung hukum, maka lelang itu dinyatakan tidak sah. “Ya masih boleh jika perusahaan ada syarat-syarat dan harus memiliki kelengkapannya,”ungkapnya.

Sementara salah satu pegawai dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, bahwa perusahaan kontraktor tersebut sedang memperbaharui kelengkapan berkas.

“Ya sedang memproses untuk pembuatan SIUP baru, namun terkendala Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang hingga kini belum selesai di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH). Pihak kontraktor sudah menanyakan terus, katanya sih buru-buru untuk ikut lelang di provinsi,” ungkap dia.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihak kontraktor mengaku bahwa ada kekurangan di berkas lamanya yang mereka posting pada lelang di provinsi. Untuk itu, kontraktor memperbaharui berkas-berkasnya diantaranya mengubah alamat.

“Kurang tahu kendala apa hingga berkas lama nya mengalami kendala di Provinsi, yang jelas kontraktor dalam tahap pembaharuan berkas legalitas miliknya dan minta segera diselesaikan,” pungkasnya.

Sementara pihak kontraktor setelah dihubungi sebanyak tiga kali oleh wartawan online ini tak pernah mengangkat ponselnya maupun menjawab pesan singkatnya. Ditemui di rumahnya pun hingga berita ini ditayangkan jajaran managemen kontraktor tidak dapat dikonfirmasi.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait