MATTANEWS.CO, FAKFAK – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Fakfak saat ini menjadi bahan jualan politik oleh sejumlah kandidat lain, dalam masa kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada pilkada 2024.
Hal ini dibongkar oleh paslon incumbent Untung Tamsil – Yohana Dina Hindom (UtaYoh) saat orasi politiknya pada Kampanye Terbatas di Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak Papua Barat, Minggu (13/10/2024).
Untung Tamsil menyampaikan, TPP baru diberlakukan dari tahun 2019 hingga saat ini dan kami sadari benar ada penuruan saat ini dari besaran pembayaran.
“Dasar pembayaran TPP memiliki regulasi atau dasar hukum sampai dengan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, jadi diregulasi atau aturan dasar pemberian TPP sudah sangat jelas,” ungkap Untung Tamsil.
Untung Tamsil menjelaskan, TPP tahun 2024 ini mengalami penurunan, tetapi ini memiliki alasan, yaitu pembayaran TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
“Ini empat komponen yang sama dan tidak mungkin dibayarkan sama-sama,” katanya.
Selain itu, Untung Tamsil juga menyebutkan alasan lainya, dimana TPP mengalami penurunan karena ada penambahan pegawai, PPPK dan formasi penerimaan CPNS.
“Ini berpengaruh terhadap besaran anggaran itu sendiri, sebelum ke DPRD kita konsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dengan aplikasi Simona yang dibuat oleh Kemendagri dan Fakfak tahun ini baru dilakukan di bulan Juli kemarin. Prosesnya panjang dan harus sesuai aturan yang berlaku dan TPP dibayarkan itu setiap 6 bulan,” tandasnya
“Jadi kalau ada yang bilang mau bayar TPP setiap bulan, dia paham aturan atau tidak, jangan ini dijadikan jualan politik kepada ASN. TPP juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) , di tahun 2024 ada Pemilu sehingga dari DAU itu kita anggarkan ke KPUD, Bawaslu dan Pihak Keamanan sehingga ini tentutu berpengaruh,” tegas Untung Tamsil.
Untung Tamsil kemudian menyatakan, dirinya bersama Yohana Dina Hindom masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Fakfak aktif, tetapi saat ini menjalankan cuti kampanye. Dirinya berkomitmen di tahun 2025, akan mengevaluasi kembali terkait dengan TPP, sehingga dapat menaikkan besaran TPP.
“Insyaallah di tahun 2025 kita evaluasikan, dan bisa kita naikkan juga besaran TPP untuk Aparatur Sipil Negara Kabupaten Fakfak,” ungkapnya.
Menurutnya, ada yang bicara bayar TPP perbulan itu omong kosong.
“Sebab tidak mungkin, karena dianggaran 1 tahun bisa dipercepat 6 bulan sekali, jadi tidak usah ragukan tentang kami UtaYoh,” bebernya.
Dikesempatan yang sama Calon Wakil Bupati Yohana Dina Hindom menambahkan, persoalan TPP untuk Aparatur Sipil Negara itu disediakan dalam anggaran 10 persen. Kalau 10 persen dan pegawainya lebih dari itu, maka nilai besarannya akan turun.
“Apalagi ada penambahan pegawai maka nilainya turun, untuk itu saya dan Bapak Bupati akan mengevaluasi persoalan ini di tahun 2025 untuk bisa dinaikkan,” pungkas Yohana Dina Hindom.
