MATTANEWS.CO, ACEH TAMIANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang kembali menjadi Kabupaten tercepat dalam menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun 2021. Penyerahan LKPD tersebut langsung diberikan kepada Kepala BPK Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Kamis (13/1/2022).
Bupati Aceh Tamiang, Mursil, SH, M. Kn, menjelaskan, Pemkab Aceh Tamiang melalui BPKD sangat berhati-hati dan cermat mengelola keuangan daerah. Terlebih di era pandemi Covid-19 yang banyak memangkas anggaran pembangunan guna penanganan pagebluk yang dua tahun terakhir terus melanda dunia.
“Kita berkomitmen terus memperbaiki kesalahan dan kekurangan, berupa temuan dan upaya pencegahannya,”ucapnya.
Selain itu, Bupati juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh untuk dapat membantu meningkatkan kapasitas pengawasan dan pengendalian internal melalui kerjasama dan sharing pengetahuan kepada para auditor dan pengawas pada inspektorat daerah.
“Kerjasama dan sharing tersebut, sangat dibutuhkan,”papar Mursil.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Aceh Aryo menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Aceh Tamiang. Selain sebagai Kabupaten tercepat di Aceh yang menyerahkan LKPD, Aceh Tamiang juga telah membuat sebuah kemajuan dengan waktu penyerahan LKPD lebih awal dibandingkan dengan tahun lalu.
“Pada tahun lalu LKPD Aceh Tamiang diserahkan pada tanggal 20 Januari 2021,sementara tahun ini diserahkan pada tanggal 13 Januari 2022. Ada koreksi waktu seminggu lebih cepat. Dengan begitu penyerahan LKPD ini menjadi yang tercepat di Aceh dan keenam secara nasional,”terangnya.
Aryo juga menjelaskan, 5 Kabupaten/Kota yang melakukan penyerahan LKPD tercepat di Kabupaten/Kota di Indonesia yaitu, Kota Madiun, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta serta Kota Prabumulih.
“Aceh Tamiang bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Aceh dalam kecepatannya menyiapkan LKPD untuk diserahkan kepada BPK. BPK RI Perwakilan Aceh sendiri bisa menjadikan Aceh Tamiang sebagai model terkait hal ini,”terangnya
Sambung Kepala BPK RI Perwakilan Aceh itu, ke depan pihaknya akan berfokus pada pemeriksaan laporan pengelolaan keuangan ZIS yang dikelola oleh Baitul Mal di tiap Kabupaten/Kota, karena Aceh memiliki keunikan tersendiri, karena pemdanya terlibat aktif dan menjadikan dana ZIS sebagai unsur PAD dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pengelolaan ZIS dalam keuangan mesti menjaga betul kehati-hatian karena merupakan harta umat yang jelas peruntukannya yang diatur oleh Alquran,”pungkas Aryo.
