MATTANEWS.CO, MUARA ENIM – Plt.Bupati Muara Enim, Hj Sumarni, menegaskan komitmen penuhnya untuk fokus pada strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) langsung dari hulu guna melindungi kelestarian ekosistem gambut secara berkelanjutan.
Langkah mitigasi sejak dini ini menjadi prioritas utama daerah agar penanganan Karhutla tidak lagi bersifat responsif saat api sudah membesar, melainkan berfokus pada pembenahan tata kelola air dan edukasi pembukaan lahan tanpa bakar di tingkat tapak.
Komitmen strategis tersebut diselaraskan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Konsolidasi Kesiagaan Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Swarna Dwipa, Palembang, pada Kamis 29 Oktober 2026.
Forum nasional ini dihadiri langsung oleh Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Prof Dr Satyawan Pudyatmoko, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, Gubernur Jambi, serta sejumlah kepala daerah se-Sumatera Selatan.
Di sela-sela acara, Plt Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dipilihnya Provinsi Sumatera Selatan sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakornas luar kantor pertama bagi BPGMN pasca pelantikan kepala badannya.
Pihaknya menilai hal ini merupakan momentum berharga yang diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta mempercepat penyamaan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam merumuskan kebijakan perlindungan lahan gambut yang berbasis sains.
Sebagai wujud kesiapan daerah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyatakan siap menyelaraskan seluruh program kerja lokal dengan instruksi pemerintah pusat dan provinsi. Salah satu bukti nyata yang sudah berjalan sukses di lapangan adalah penyediaan 5 unit alat berat gratis yang dialokasikan bagi para petani untuk membuka lahan pertanian secara mekanis tanpa membakar. “Fasilitas ini telah berhasil mengolah hingga 85 hektar lahan milik masyarakat secara aman,” jelasnya.
Selain optimalisasi alat pertanian, Plt Bupati juga menegaskan kesiapan jajarannya untuk memaksimalkan pemanfaatan dana Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp10 miliar yang dikucurkan untuk penanganan karhutla di Muara Enim.
Anggaran kedaruratan tersebut akan dialokasikan secara akuntabel untuk memperkuat infrastruktur hidrologi di zona rawan, terutama pembangunan sekat kanal (canal blocking) serta pembuatan embung-embung air baru demi menjaga tingkat kebasahan tanah gambut selama musim kemarau.
Melalui partisipasi aktif dalam rakornas ini, Plt Bupati berharap kegiatan ini menjadi pemantik integrasi sistem peringatan dini dan pengawasan korporasi yang lebih ketat di daerah.
“Dengan sinergi yang solid dan implementasi solusi konkret tersebut, upaya pencegahan karhutla diharapkan dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan mampu mewujudkan wilayah Muara Enim yang bebas dari bencana kabut asap,” tungkasnya.
