MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Jawa Timur, memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan sejumlah proyek konstruksi yang tersebar di wilayahnya. Sebanyak 11 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak Rp22,48 miliar menjadi sasaran monitoring untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kontrak dan selesai tepat waktu.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung, Indra Wibawa, S.T., M.P., dalam keterangan resmi, Sabtu (3/10/2026), mengatakan monitoring dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah mengawal pelaksanaan pembangunan, khususnya proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran pemerintah.
Monitoring dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kabupaten Tulungagung, Drs. Tranggono D.H., M.M., bersama Kepala Dinas PUPR Tulungagung Erwin Novianto, S.T., M.T., Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Agus Sulistiono, S.T., M.T., serta Kabag Administrasi Pembangunan Setda Tulungagung Farid Abadi, S.T.
“Monitoring ini kami lakukan untuk memastikan paket pekerjaan konstruksi telah berjalan sesuai dengan kontrak dan mendorong pelaksanaan pekerjaan konstruksi selesai tepat waktu atau tidak ada keterlambatan,” kata Tranggono.
11 Paket Tersebar di 16 Desa
Menurut Tranggono, terdapat 11 paket pekerjaan konstruksi yang menjadi sasaran monitoring. Paket tersebut berada di bawah empat perangkat daerah, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Total nilai kontrak seluruh paket mencapai Rp22.488.629.892. Pekerjaan tersebut tersebar di 16 desa pada empat kecamatan, yakni Kecamatan Boyolangu, Sumbergempol, Ngunut, dan Kalidawir.
Salah satu lokasi yang dipantau langsung adalah pembangunan jembatan di Desa Junjung, Kecamatan Boyolangu. Monitoring lapangan dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan secara faktual sekaligus mencocokkannya dengan target dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Hasil pemantauan menunjukkan pelaksanaan pekerjaan secara umum berjalan sesuai ketentuan.
“Secara umum pekerjaan telah berjalan sesuai dengan kontrak dan bahkan sudah ada yang selesai. Namun masih ada paket pekerjaan yang perlu didorong untuk percepatan pelaksanaannya,” ujar Tranggono.
Jalan, Jembatan hingga Infrastruktur Ketahanan Pangan
Sejumlah pekerjaan yang menjadi sasaran monitoring mencakup berbagai sektor strategis. Di antaranya peningkatan sistem drainase di Desa Karangrejo, Kecamatan Boyolangu, pembangunan jembatan di Desa Junjung, serta pemeliharaan berkala ruas jalan Desa Pinggirsari-Ngantru.
Rombongan juga memantau pembangunan atau rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol.
Pengawasan berlanjut pada pekerjaan pelebaran ruas jalan Purworejo-Domasan, pemeliharaan berkala ruas jalan Kacangan-Karangsono, serta penanganan Long Segment ruas jalan Balesono-Kalidawir.
Selain itu, terdapat renovasi Puskeswan Kalidawir, penanganan Long Segment ruas jalan Jabon-Joho, dan pemeliharaan berkala ruas jalan Sambidoplang-Miridudo.
Beragam proyek tersebut menunjukkan bahwa monitoring tidak hanya menyasar pembangunan jalan dan jembatan, tetapi juga infrastruktur pendukung pelayanan publik serta sektor pertanian dan peternakan.
Pemkab Tak Ingin Ada Proyek Molor
Monitoring lapangan menjadi instrumen Pemkab Tulungagung untuk memastikan setiap proyek yang telah mendapatkan alokasi anggaran benar-benar dikerjakan sesuai perencanaan.
Pengawasan dilakukan bukan semata untuk melihat progres fisik, tetapi juga memastikan pelaksanaan pekerjaan memenuhi ketentuan kontrak dan target waktu yang telah disepakati.
Terlebih, masih terdapat sejumlah paket yang membutuhkan percepatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar pekerjaan tidak berujung pada keterlambatan penyelesaian.
Pemkab Tulungagung menegaskan, pembangunan infrastruktur harus memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap paket pekerjaan dituntut tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memenuhi standar pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak.
Bagi Dinas PUPR Tulungagung, pengawalan terhadap pekerjaan jalan, jembatan, drainase, dan infrastruktur lainnya menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan berjalan efektif.
Dengan monitoring secara langsung dan evaluasi terhadap progres pekerjaan, Pemkab Tulungagung ingin memastikan anggaran pembangunan benar-benar berubah menjadi infrastruktur yang berkualitas, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesannya tegas: proyek pemerintah bukan sekadar harus dikerjakan, tetapi harus selesai sesuai kontrak dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
