MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Pemerintah kabupaten Tulungagung melalui Dinas Sosial menegaskan dalam penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar tepat sasaran dan tidak direkayasa oleh pihak lain demi mencari keuntungan pribadi.
Demikian, dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Suyanto kepada mattanews.co dalam bincang eksklusif di Kantornya, Selasa (31/8/2021) Sore.
“Jadi begini, dalam penyaluran BPNT tersebut sesuai 6 T diantaranya Tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi,” kata Suyanto
Mantan Camat Ngantru Kabupaten Tulungagung ini menambahkan instansinya sama sekali tidak mengarahkan dalam pengadaan barang untuk bantuan sosial tersebut melalui suplier.
“Tolong ini digaris bawahi, Dinsos tidak pernah mengarahkan atau menunjuk kepada salah satu suplier untuk pengadaan barang tersebut,” tambahnya.
“Mengacu Pedoman umum (Pedum) BPNT sangat jelas diberikan kebebasan bagi Warung elektronik gotong-royong (e-warong) memilih kemana saja sesuai keinginannya, asalkan saat KPM memesan barang tersebut dapat menjaga kualitas dan kuantitasnya,” imbuhnya.
Menurut Suyanto, jumlah KPM di Kabupaten Tulungagung saat ini sekira 71 ribu sekian.
“Iya benar, dulu awal dari reguler ditambah adanya perluasan jumlah KPM sekira 80 ribu sekian, namun sekarang setelah ada pengurangan tinggal 71 ribu sekian,” terangnya.
“Selama ini dalam penyaluran bansos tersebut, Dinsos sama sekali tidak pernah menerima fee (upeti red.) dari pihak manapun,” tegasnya.
Saat disinggung fakta dilapangan selama ini penyaluran bansos tersebut melalui e-warong dengan sistem paket, Suyanto menjawab secara lugas dan tegas.
“Begini ya, pihaknya sudah menjalankan sesuai Pedum BPNT selama ini, bahkan kita sering memberikan pengarahan kepada para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) agar memantau kepada e-warong penyaluran kepada KPM mengacu Pedum,” paparnya.
“Selama ini sudah berjalan baik, kalau memang dilapangan e-warong menggunakan sistem paket, hingga hari ini para TKSK belum ada yang melaporkan,” sambungnya.
Lebih lanjut Suyanto menuturkan seringnya memberikan pengarahan kepada para TKSK agar menjalankan tugasnya semaksimal mungkin.
“Namun demikian, kita mengakui ada beberapa oknum TKSK yang bandel dan itupun sudah kita tegur, agar sesuai Pedum, dengan demikian bisa kita cermati sebenarnya siapa yang bermain dalam hal ini?,” tuturnya.
“Sekali lagi, saya katakan sejauh ini belum adanya laporan dari TKSK terkait penyalagunaan e-warong dalam melayani KPM tersebut,” imbuhnya.
Selaku Kepala Dinas Sosial mengharapkan dalam penyaluran bansos kepada penerima manfaat agar tepat sasaran, tepat waktu, jangan dipotong oleh pihak manapun untuk direkayasa mencari keuntungan pribadi.
