“Kita akan urus ini semua, sehingga masyarakat Desa Bungku yang kita cintai ini akan sejahtera masyarakatnya. Kalau sekarang sudah sejahtera, tapi disuruh lebih lagi ya,” ucap Fadhil.
Fadhil menegaskan bersama ATR BPN Batanghari bahwa prioritas mereka adalah agar masyarakat di Batanghari memiliki sertifikat atas tanah yang mereka kuasai. Tujuannya adalah untuk mencegah konflik, baik antara individu maupun dengan pihak lain, seperti perusahaan.
“Kemudian tadi pak Kades sampaikan bahwa masih ada konflik pertanahan disini. Memang tujuan kita, program prioritas kita disampaika oleh Kepala BPN tadi, bagaimana semua tanah-tanah yang bisa dimiliki itu ada sertifikat untuk menghindari konflik. Bukan hanya konflik dengan perusahaan, tapi antar individu,” ucapnya.
